Pemprov DKI Jakarta memastikan tak ada anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Meski demikian, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebesar Rp 176,01 miliar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan nantinya dana FPPR itu diberikan oleh penerima manfaat hunian DP Rp 0. Nantinya dana Rp 176,01 miliar itu akan masuk ke pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
"Iya, 2023 kita usulkan. Kalau nggak salah sekitar Rp 176,01 miliar. FPPR namanya, di kami istilahnya fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Masuknya pos biaya BPKD. Begitu diperlukan, BPKD akan menyalurkan ke kami," kata Sarjoko saat ditemui di Grand Cempaka Resort di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).
Sarjoko menjelaskan, mekanisme penyaluran dana FPPR hunian DP Rp 0. Pertama, BPKD akan menyalurkan dana ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Dana Perumahan.
Setelahnya, dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pelaksana, dalam hal ini adalah Bank DKI. Kendati begitu, Sarjoko menyampaikan ini merupakan dana bergulir sehingga penerima manfaat akan mengembalikan dana tersebut melalui skema cicilan KPR di bank pelaksana.
"Ini kan dana bergulir. Jadi dana DP Rp 0 adalah investasi nonpermanen yang merupakan dana bergulir dana yang dalam tanda kutip dipinjamkan sebenarnya kepada masyarakat yang mereka melakukan pengembalian secara cicilan per bulan," jelasnya.
Sarjoko menjelaskan, sampai saat ini Unit Pengelola Dana Perumahan telah menerima dana FPPR sekitar Rp 550 miliar pada 2019-2021. Kemudian, sekitar Rp 245 miliar telah disalurkan Bank DKI kepada para penerima manfaat.
"Dana pokok pengembalian yang masuk kurang lebih Rp 32 miliar," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Rumah DP Rp 0 merupakan program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam. Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.
Sarjoko menjawab pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol, Pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.
"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.
Sarjoko mengatakan rusun akan dibangun dengan konsep green building. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun dengan total 675 unit hunian.
