RUU PPRT Belum Jadi UU, Lestari Moerdijat: PRT Belum Dapat Perlindungan

ADVERTISEMENT

RUU PPRT Belum Jadi UU, Lestari Moerdijat: PRT Belum Dapat Perlindungan

Danzel Samuel - detikNews
Rabu, 02 Nov 2022 22:03 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Upaya Percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dinilai harus didukung semua pihak untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia. Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, UUD 1945 mengamanatkan dasar pemikiran bahwa pekerjaan dan penghidupan layak adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

"Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia yang dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ujar Lestari dalam keterangannya saat membuka Temu Pakar bertema 'Aspirasi Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)', Rabu (2/11/2022).

Diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Madya Kedeputian Informatika dan Komunikasi Publik Kantor Staf Presiden Prita Laura menghadirkan Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI lly Aditya, Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia/Kowani Giwo Rubianto, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga /Jala PRT Lita Anggraini, dan Institute Sarinah Eva Sundari sebagai narasumber.

Rerie sapaan akrab Lestari menegaskan kehadiran UU PPRT merupakan bagian instrumen perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang membutuhkan dukungan semua pihak. Namun faktanya, RUU PPRT harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang.

Tahun 2004, RUU PPRT diajukan, pada tahun 2009 RUU tersebut bahkan sudah didorong untuk disahkan. Pada 2019, RUU PPRT masuk dalam prolegnas, namun belum juga berujung pada pengasahan menjadi Undang-Undang. Pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna.

Rerie mengungkapkan sepanjang 2020-2021, Forum Diskusi Denpasar 12 pun sudah tiga kali mengangkat tema terkait pentingnya RUU PPRT bagi pekerja rumah tangga, namun para pemangku kebijakan belum tergerak untuk mengesahkan RUU tersebut.

"Akibatnya para pekerja rumah tangga di Tanah Air hingga kini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh," ungkapnya.

Rerie menambahkan, tanpa kepastian perlindungan, semakin banyak pekerja rumah tangga yang hak-hak dasarnya terabaikan. Hadirnya instrumen hukum untuk melindungi para pekerja rumah tangga, kata Rerie, sejatinya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi yang merupakan warisan para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemanusian yang adil dan beradab.

Ia menilai perlu pemahaman semua pihak terkait substansi dan urgensi kehadiran UU PPRT agar akselerasi proses pembahasan RUU PPRT menjadi Undang-Undang yang bisa direalisasikan.

Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan sebenarnya RUU PPRT sudah selesai dibahas di Baleg pada 1 Juni 2020, tinggal menunggu dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai usulan DPR dan dibahas bersama pemerintah. Berdasarkan tata tertib DPR, jelas Willy, sejatinya pimpinan tidak boleh menahan proses perundangan-undangan yang sedang berlangsung. Apalagi tujuh fraksi sudah sepakat dan hanya dua fraksi yang menolak.

"Mungkin harus digeruduk agar proses legislasi RUU PPRT bisa segera berlanjut dan disahkan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah mengungkapkan Nahdlatul Ulama mendukung penuh pengesahan RUU PPRT didasari atas pemikiran bahwa perlindungan kepada PRT adalah bagian dari pesan moral keagamaan dan konstitusi kita juga memperkuat dukungan itu. Pemerintah, tegasnya, seharusnya berupaya dalam rangka menghasilkan kerja-kerja kemaslahatan. Dalam konteks konstitusi, tambahnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan dan pekerjaan yang layak.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT