.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, hendak menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota. Meja pengaduan merupakan fasilitas yang dulu dibuka oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Berdasarkan catatan detikcom, dulu saat Ahok masih menjadi wakil gubernur pendamping Gubernur Joko Widodo (Jokowi), sistem pengaduan warga dibuka lewat SMS. Model pengaduan via SMS ini aktif pada September 2014.
Saat itu, warga yang hendak mengadu dipersilakan menghubungi tiga nomor ponsel, yakni 0811944728, 081927666999, dan 085811291966. Ahok membentuk tim Respons Opini Publik yang bekerja di lantai 3 di atas ruangan Ahok, Blok B, gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebanyak 25 Unit komputer disiapkan untuk menampung aduan warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta karena Jokowi menjadi presiden. Perubahan cara penampungan aduan warga terjadi. Warga yang tidak puas atas cara pengaduan via SMS dipersilakan datang ke Balai Kota saja.
 Ahok menerima aduan warga Bukit Duri yang belum mendapatkan rusun di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/4/2017) (Bisma Alief/detikcom) |
Era meja pengaduan
Memasuki 2016, Gubernur Ahok menyediakan empat set meja-kursi dengan bentuk khas seperti yang ada di rumah Betawi. Meja dan kursi bermaterialkan kayu solid. Bagian atas meja berbahan keramik. Itulah meja pengaduan ala Ahok. Meja itu ditempatkan di teras Balai Kota Jakarta atau biasa disebut sebagai 'pendopo Balai Kota'.
Sejak era Ahok, banyak warga berdatangan ke Balai Kota untuk mengadukan permasalahannya. Sebagian yang lain, ada pula yang datang sekadar untuk berjumpa Ahok atau bahkan memberi kue ulang tahun.
Teras Balai Kota biasa ramai di pagi hari sekitar pukul 07.00-10.00 WIB. Pada jam-jam itu, warga biasa 'mencegat' Ahok yang turun dari mobil dan hendak masuk ke ruang kerjanya.
 Aktivitas Gubernur Ahok setiap pagi sebelum masuk kantor. Melayani warga di Balai Kota DKI. (Rina Atriana/detikcom) |
Biasanya, pada saat itu, Ahok langsung mendengarkan aduan warga di teras yang semakin hari semakin hiruk pikuk, apalagi menjelang Pilgub DKI 2017. Kadang Ahok mencatat di kertas, kadang pula dia meminta bantuan anak buahnya untuk mencatat keluhan-keluhan warga yang datang mengadu.
Aduan diteruskan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Fasilitasi pelayanan di meja aduan berkembang dengan penyediaan minuman teh atau kopi.
Sepi di era Plt
Pada 28 Oktober 2016, detikcom memantau teras Balai Kota Jakarta menjadi sepi. Saat itu, Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat sedang cuti kampanye Pilgub DKI 2017. Sumarsono atau Soni dari Kementerian Dalam Negeri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta.
Suasana di Balai Kota sepi. Meja dan kursi aduan warga di teras kosong di pagi hari. Padahal, Soni yang juga Dirjen Otonomi Daerah saat itu sudah hadir di Balai Kota pukul tujuh pagi. Dia mengaku tetap menunggu aduan tapi ternyata tidak ada yang datang.
"Kalau tidak ada, saya ada kegiatan lain, agar waktu optimum," ujarnya saat itu.
 Balai Kota Jakarta sepi dari warga yang biasa mengadu ke gubernur DKI, Jumat (28/10/2016). (Danu Damarjati/detikcom) |
Selanjutnya, Ahok kerja lagi, aduan ramai:
Simak Video 'Mendagri Tito Bakal Evaluasi Pj Gubernur DKI Heru per 3 Bulan':
Ahok kerja lagi, aduan ramai
Setelah selesai dari cuti empat bulan, Ahok berkantor lagi di Balai Kota DKI Jakarta. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom pada 13 Februari 2017, aduan warga membeludak di teras Balai Kota.
Pada Mei 2017, warga yang datang semakin ramai dan cenderung sesak. Bahkan saat itu, warga yang hendak datang dibatasi jumlahnya. Soalnya, banyak dari mereka yang sekadar foto saja, meski tak dilarang juga.
 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima aduan warga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/5/2017). (Bisma Alief/detikcom) |
"Hari Selasa minggu depan akan mulai kita batasi warga yang ingin berfoto sampai angka 1.000 orang. (Pembatasan) Instruksi langsung Pak Gubernur," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri saat itu, Mawardi.
Ahok menerima aduan langsung di ruang tamu Balai Kota, yakni di balik pintu yang memisahkan teras dan bagian dalam Balai Kota. Mekanismenya, warga yang hendak mengadu harus antre duluan.
 Warga yang antre untuk foto bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendadak heboh karena seorang pria menyerobot ke antrean di bagian depan. (Dewi Irmasari/detikcom) |
Inovasi era Djarot
Saat Ahok berkasus soal penodaan Agama, Djarot Saiful Hidayat menjadi Plt Gubernur Jakarta. Dia membikin inovasi dengan membagi meja aduan per klaster. Jadi, bentuk meja aduan tidak seperti dulu lagi yang berbentuk kursi dan meja Betawi, kecuali sekadar untuk duduk menunggu antrean dan berbincang. Djarot menyediakan meja per klaster.
"Kita akan sampaikan ubah (sistem aduan warga) untuk bisa tertib dan tertangani dengan rapi. Kita akan bikin klaster, bidang masing-masing, pengaduan masing-masing," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).
 Balai Kota masih sepi dari aduan warga (Cico/detikcom) |
 Plt Gubernur Djarot terima aduan (Bisma/detikcom) |
Tidak seperti Ahok, Djarot tidak langsung melayani aduan warga kecuali beberapa aduan saja. Aduan kali ini langsung diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Mulai 12 Mei 2017, aduan dibuka di pendopo Balai Kota pukul 07.30-09.00 WIB pada saat itu. Klaster-klaster per meja aduan yang disediakan Djarot adalah klaster pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Warga tetap disediakan minuman serta tempat duduk.
Selanjutnya, era Anies:
Tiada di era Anies
Gubernur Jakarta berganti diemban Anies Baswedan. Sempat pula, dia menerima aduan warga di pendopo Balai Kota. Namun kemudian, dia menerapkan metode lain karena kasihan melihat warga dari jauh harus ke daerah dekat Monas ini. Anies memindahkan aduan ke kelurahan masing-masing.
"Datang ke Balai Kota itu bukan sesuatu yang mudah ya bagi banyak orang," kata Anies, 25 Oktober 2017.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menerima pengaduan warga, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/10). Anies Baswedan mengatakan akan mengevaluasi alur pengaduan masalah agar tidak menyulitkan warga. Di samping itu warga tidak pernah dilarang datang ke Balai Kota untuk mengadukan masalahnya. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye/17) |
Era Heru
Kini, Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Heru, yang pada era Ahok menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), hendak menghidupkan lagi meja pengaduan.
"Insyaallah begitu (meja pengaduan era Ahok dibuka lagi) besok, kami membuka kembali," kata Heru di Balai Kota, Senin (17/10) tadi.
 Heru Budi Hartono kembali ke Balai Kota DKI Jakarta usai menjabat Pj Gubernur. Heru disambut riuh ASN dan warga. (A. Prasetia/detikcom) |
