.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah DP Rp 0 untuk warganya. Janji ini memuat revisi dan penurunan target serta menjadi sasaran kritik.
Peletakan batu pertama pembangunan perumahan DP Rp 0 dilakukan Anies pada Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. Pada 12 Oktober 2018, meski pendaftaran pembelian belum dibuka, Anies meluncurkan program rumah DP Rp 0 di lokasi itu, dia beri nama Samawa, akronim dari Solusi Rumah Warga.
"Hari ini janji DP Rp 0 kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies kala itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga bisa memiliki hunian ini, syaratnya harus ber-KTP DKI, tinggal di Jakarta minimal lima tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan, belum pernah punya rumah, dan rumah ini tidak boleh dipindahtangankan. Cicilan bunga flat 5% dengan tenor 5-20 tahun.
Nantinya, akan ada revisi dari syarat ini.
Revisi dan turun target
Awalnya, program itu direncanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan, pada 2020, program itu direvisi menjadi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Nominal itu boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. Pada 10 Juni 2020, Anies meneken Keputusan Gubernur 558 Tahun 2020 yang mengatur hal itu.
"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," demikian isi Kepgub tersebut, seperti dilihat pada pertengahan Maret 2021.
Aturan juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2018 yang mengatur bahwa masyarakat berpenghasilan sampai Rp 14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rusunami dengan skema pembayaran uang muka nol rupiah.
Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Selain syarat pembeliannya yang bertambah mahal, targetnya berubah. Semula, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan menargetkan 232.214 unit hunian DP Rp 0. Isu sempat mengemuka bahwa target akan diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit saja. Akhirnya, angka target pasti benar-benar dirumuskan ulang.
 Pengunjung melihat salah satu unit rumah DP nol persen di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Rumah DP Nol Persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp) |
Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp 0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Anak buah Anies menjelaskan soal perubahan ini. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta.
"Kemarin 2 tahun kita tak bisa berbuat apa pun. Oleh karena itu, kita katakan 2 tahun itu ya nol. Target 2 tahun itu kan hampir tidak, ya semua, bukan cuma kita, bukan tidak dikerjakan sama sekali. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena COVID," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, di Jakarta Pusat, 28 September 2022.
Kritik wakil rakyat:
Tonton juga Video: Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %
Kritik wakil rakyat
Kritik meluncur dari wakil rakyat Jakarta. Fraksi PDIP di DPRD DKI menilai program DP Rp 0 adalah program yang tidak berhasil dari Anies.
"Diturunkan memang karena tidak mungkin mencapai target. Dari awalnya 250.000 menjadi 10.000 pun, yang terbangun hanya sekitar 1.000 unit saja hingga saat ini. Tidak sampai 10 persen. Jelas ini program gagal," kata Yuke Yurike kepada wartawan, 8 September lalu.
Baca juga: Antara Janji dan Wujud Rumah DP Rp 0 |
Dia juga mengkritik soal syarat penghasilan Rp 15 juta. Jelas, itu bukan lagi menjadi program untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Ketua Fraksi PKB/PPP di DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, juga berpendapat serupa. Penurunan target dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit dinilainya keterlaluan dan di luar batas toleransi.
"Jauh benar, itu bukan turun, tapi gagal namanya," kata Hasbiallah, 25 September lalu.
Ada pula fraksi yang menganggap wajar soal revisi target tersebut, yakni Fraksi Partai NasDem. PAN justru menilai program itu sebagai program terobosan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menyoroti soal perubahan sasaran rumah DP Rp 0. "Penyediaan rumah melalui program DP Rp 0 tidak tepat sasaran, tidak sesuai janji awal untuk masyarakat berpenghasilan rendah, alias gagal," kritik Nirwono, 13 September lalu.
Analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, memberi cap 'gagal' untuk DP Rp 0 melainkan memahami program itu mengalami revisi dari rencana semula.
"Sasarannya yang diubah, tidak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, memang kelompok sasaran awalnya tidak tepat dalam konteks perencanaan di awalnya, sehingga sasaran berubah. Tapi rumah itu terbeli," ujar Yayat.
 Pemprov DKI Jakarta mengubah batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini orang berpenghasilan Rp 14 juta masuk kriteria pembeli rumah DP Rp 0. (Rengga Sencaya/detikcom) |
Kata Anies
Anies sadar sedari awal program DP Rp 0 menuai kritik. Dia heran, kenapa program ini saja yang fokus dibicarakan. Padahal, dia merasa banyak program lain yang juga butuh sorotan.
"Karena selama ini banyak pembicaraan di luar adalah soal DP nol seakan-akan program di DKI hanya DP nol. Padahal, programnya ada banyak. Ini (DP nol) adalah salah satu saja," kata Anies Baswedan, 16 Agustus lalu.
Selain rumah DP Nol Rupiah, Pemprov memiliki program permukiman lainnya, seperti pembangunan Kampung Susun Sederhana (rusunawa) hingga Hunian Terjangkau Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan berorientasi transit, dan sebagainya.
Khusus untuk DP Rp 0, Anies mengklaim hunian telah terisi 95% alias melebihi hunian komersial. Sampai saat ini, sudah ada 2.322 unit hunian DP Rp 0 yang telah terbangun. Hunian itu tersebar di Menara Samawa Pondok Kelapa, Bandar Kemayoran, Sentraland Cengkareng, Menara Nuansa Pondok Kelapa, dan Menara Kanaya Nuansa Cilangkap. Anies berharap program DP Rp 0 dilanjutkan penerusnya.
"Iya, tetap berlanjut dan ini justru pakai peraturan. Saya bekerja dengan institusi, bukan dengan personality, kerjanya dengan institusi, semua yang dikerjakan dalam bentuk peraturan itulah institusinya," kata Anies kepada wartawan saat peresmian rumah DP Rp 0 di Cilangkap, Jakarta Timur, 8 September lalu.
