.webp)
Tuai Kritik Anggota DPRD
Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik perubahan sistem kartu yang dilakukan TransJakarta hingga menyebabkan antrean panjang di halte. Gilbert menilai seharusnya perubahan sistem baru dilakukan jika sudah matang.
"Perubahan ini seharusnya dilakukan serentak bila sudah yakin tidak ada kendala. Ini jelas mengorbankan masyarakat," kata Gilbert kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gilbert mengatakan dia banyak menerima keluhan dari warga sejak pagi tadi. Menurutnya, warga mengeluhkan antrean mengular di halte bus TransJakarta membuat terlambat masuk kerja.
"Ada yang kirim WA, nge-tweet dan Instagram. Mereka kesal atau dongkol karena bikin telat dan lelet," ujarnya.
Gilbert kemudian mempertanyakan kajian serta kesiapan JakLingko dan TransJakarta dalam melakukan perubahan sistem. Dia menilai perubahan sistem harusnya baru dilakukan ketika JakLingko, TransJakarta, maupun Dishub bisa menjamin tak akan ada kendala yang terjadi.
"Sekarang terbukti ketidaksiapan Dishub sebagai regulator utama, dan TransJakarta, JakLingko terlibat sebagai pengelola dan BUMD lain yang terlibat," ucapnya.
"Ini akan jadi evaluasi keberhasilan tarif integrasi yang mereka tawarkan dan kita beri waktu 6 bulan," sambung Gilbert.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Suhud Alynudin juga menyoroti perubahan sistem menyebabkan antrean panjang. Dia mengaku memahami tujuan perubahan sistem dilakukan dalam rangka peningkatan layanan.
"Pemberlakuan sistem baru memang perlu sosialisasi yang massif dan kesiapan petugas layanan dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya antrean panjang," kata Suhud.
Dia meminta petugas bus TransJakarta dibekali dengan pembelajaran menghadapi situasi gaduh. Dia berharap peristiwa serupa tak terulang.
"Petugas layanan ataupun sistem harus dipastikan bisa mengantisipasi antrean. Agar penumpang bisa keluar halte TJ dengan cepat, untuk menghindari terjadi kerumunan yang berpotensi memunculkan kegaduhan," ujarnya.
(haf/haf)
