PKB mengaku ragu ada kader partai pendukung pemerintah yang melarang Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) banyak bicara. PKB meminta Partai Demokrat menyebut langsung nama partai yang dimaksud.
"Ah, yang benar. Sebut saja apa partainya. Kok suka ngarang-ngarang," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid, saat dihubungi, Sabtu (24/9/2022).
PKB meminta Demokrat untuk tidak takut berpendapat. Menurutnya, menyampaikan pendapat dan kritik dilindungi oleh konstitusi.
"Nggak usah takut sekarang. Zaman terbuka dan demokratis, apalagi konstitusi menjamin setiap orang untuk menyatakan perndapatnya," ucapnya.
PKB memastikan akan melawan partai yang melarang orang berbicara. Terlebih, Indonesia menganut sistem demokrasi.
"PKB juga akan bersama sama melawan siapapun yang bertindak melawan konstitusi dan anti demokrasi, seperti larangan bicara dan berpendapat," katanya.
Pernyataan PD
Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkap adanya kader partai pendukung pemerintah yang melarang Ketum Partai Demokrat, AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak bicara. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkit pembungkaman ini sama seperti yang terjadi di rapat DPR RI.
"Kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum @PDemokrat Mas @AgusYudhoyono dan Pak @SBYudhoyono banyak bicara di sebuah negara demokratis," kata Syahrial dalam cuitan di akun Twitter @syahrial_nst seperti dilihat detikcom, Sabtu (24/9). Syahrial sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Syahrial mengatakan pembungkaman ini seperti insiden mematikan mikrofon yang terjadi di rapat DPR. Dia pun membayangkan bagaimana jika orang yang terbiasa mematikan mikrofon itu menjadi presiden.
"Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mic saat sidang di DPR menjadi presiden. Akan berapa banyak suara rakyat yang dibungkam?" ucapnya.
Kemudian, Syahrial menjelaskan lebih lanjut terkait cuitannya tersebut. Dia tidak menyebut siapa orang yang dimaksud suka membungkam atau mematikan mikrofon, tapi rakyat harus waspada.
"Saya kira kita tidak sedang menyebut nama. Karena kondisi tersebut adalah sebuah karakter. Siapapun yang memiliki karakter tersebut di negara demokratis, harus diwaspadai," ujar dia.
Simak juga Video: Cak Imin Siap Maju Pilpres 2024, Jadi Capres atau Cawapres?
(aik/haf)