PPP Minta PD Setop Playing Victim soal SBY-AHY Dilarang Banyak Bicara

ADVERTISEMENT

PPP Minta PD Setop Playing Victim soal SBY-AHY Dilarang Banyak Bicara

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 24 Sep 2022 13:57 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Achmad Baidowi (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -

Partai Demokrat mengungkap adanya upaya dari kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak bicara. PPP, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, membantah hal tersebut.

"Ah itu nggak pernahlah, apalagi PPP, karena memahami masing-masing parpol punya hak yang sama untuk mengurus urusan sendiri, termasuk di parlemen. Setiap partai politik memiliki kewenangan dan hak otonomi yang sama menyampaikan saran, pendapat, maupun kritik, bahkan mengoreksi dalam konteks pengawasan di DPR," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek saat dihubungi, Sabtu (24/9/2022).

Awiek meminta Demokrat mengungkap saja siapa partai yang mencoba menghalangi SBY dan AHY berbicara. Jika tidak ada, dia meminta agar Demokrat berhenti playing victim.

"Saya kira nggak ada yang dihalang-halangi untuk berbicara. Mana? Tunjukkan saja, sebut saja partai yang melarang. Saya kira janganlah kita playing victim, seolah-olah jadi pihak yang dikorbankan, pihak paling begitu, semua samalah di DPR, bahkan partai-partai politik lain memiliki hak dan suara yang sama menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka," ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek juga merespons terkait salah satu contoh pembungkaman terhadap Demokrat, yakni saat hendak menyampaikan aspirasi terkait RUU Ciptaker. Dia menegaskan Demokrat selalu diberi ruang untuk memberikan masukan, terutama saat rapat panitia kerja RUU Ciptaker dulu.

"Sudahlah... nggak usah munafik. Ketika Panja RUU Ciptaker itu, di panja kita kasih kesempatan ke Demokrat untuk sampaikan pendapatnya. Kan di Panja-Panja Cipta Kerja. Kan saya pimpinan panja, itu yang teman-teman Demokrat biasa diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Ya, kalau ngomongnya beda, silakan saja cek risalah rapat, rekaman rapat-rapat panja, apakah ada hak-hak demokrat yang kita tidak berikan? Hak bicara? Hak sampaikan pendapat? Semuanya sama," ujar dia.

Simak pernyataan Demokrat di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT