.webp)
Suasana berbeda terasa saat Republik Vanuatu menyampaikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Kini tidak ada lagi isu Papua yang disinggung dalam pidato Vanuatu.
Dalam sidang Majelis Umum dengan jatah Vanuatu berbicara digelar di Markas PBB, New York, AS, Jumat (23/9/2022). Pidato Vanuatu disampaikan langsung Presiden Nikenike Vurobaravu.
Dalam pidato yang diunggah di situs resmi PBB, Presiden Vanuatu tidak menyinggung isu Papua di Sesi Debat Umum PBB. Hal ini tentu diketahui berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik Vanuatu ke Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua diketahui sudah dilontarkan sejak 2016.
Lantas apa yang disampaikan Nikenike Vurobaravu di Sidang Majelis Umum PBB 2022 yang sama sekali tidak menyinggung isu Papua?
Dalam pidatonya, Nikenike Vurobaravu mengungkit negaranya yang mulai pulih secara perlahan dari pandemi COVID-19. Selain itu, Vanuatu juga menyinggung isu krisis iklim dan dia menyebut dunia membutuhkan aksi yang lebih ambisius untuk mengatasinya.
Lebih lanjut Vanuatu menyinggung bahaya nuklir terhadap manusia dan seluruh spesies bumi. Bahaya ini, katanya, diperparah dengan kondisi di Ukraina yang menimbulkan efek domino seperti menambah parah krisis pangan.
Simak halaman selanjutnya
Kondisi dalam negeri Vanuatu selama pandemi COVID-19 kemudian disinggung lagi Vurobaravu dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya, pandemi mengajarkan pentingnya ketercakupan digital.
"Sulit bagi banyak siswa untuk mendapatkan kelas online minimnya konektivitas. Saya yakin fenomena ini tidak hanya dialami Vanuatu tetapi juga di negara berkembang lainnya," kata Nikenike Vurobaravu.
Di ujung pidatonya, Vanuatu menyinggung klaim kolonial terkait wilayah kedaulatan perairan mereka.
"Masalah yang masih rumit sejak kemerdekaan kami adalah klaim kolonial yang tidak dapat dibenarkan atas perairan tradisional kami yang berdaulat," kata Vurobaravu.
"Dalam konteks ini masalah utama keamanan dan politik negara saya yakni klaim ilegal atas kepulauan Mattew dan Hunter," imbunya yang menutup pernyataannya dengan ajakan bersatu demi kebaikan kemanusiaan.
6 Kali Singgung Papua
Dalam catatan detikcom, kritik Vanuatu ke Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua sudah dilontarkan sejak 2016. Sejak 2016 hingga 2021, tepatnya 6 kali Vanuatu berturut-turut menyinggung Papua.
Kritik terakhir Vanuatu ke Indonesia soal isu Papua disampaikan di Sidang Majelis Umum 2021 oleh Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman. Saat itu dia menuding ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua Barat.
"Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM," katanya dalam pidatonya di Sidang PBB, Minggu (26/9/2021).
Pidato Bob lantas dibantah Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitry. Bahkan mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM hingga bisa memberikan tudingan itu. Ditegaskannya negeri itu melakukan 'pemelintiran fakta'.
Sedangkan pada tahun 2020, Bob Loughman juga menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia di Papua dalam pidatonya.
Simak halaman selanjutnya
Menlu RI Bicara Trust
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berbicara soal 'trust' atau kepercayaan hubungan. Menlu Retno menyebut pendekatan Indonesia dengan negara-negara pasifik dilakukan terus menerus.
Retno bersyukur pada akhirnya Vanuatu tak lagi menyinggung isu Papua. Tetapi, kata Retno, yang terpenting adalah pendekatan Indonesia dengan negara-negara pasifik tidak dalam posisi menekan.
"Sekali lagi tadi saya sampaikan engagement kita dengan pasifik secara terus menerus dengan pasifik. Dan kita bersyukur tentunya bahwa Vanuatu tahun ini tidak menyampaikan isu mengenai Papua," kata Retno di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di NewYork, Anerika Serikat, Jumat (23/9/2022).
"Tapi sebenernya kita mengengage negara-negara pasifik itu satu, karena kita bagian dari pasifik, jadi sesuatu yang wajar kita mengengage mereka," imbuh Retno.
"Kedua, konteksnya lebih luas lagi, yaitu Indo-Pasifik tadi. Dan kita kan tidak memiliki kepentingan geopolitik. Pada saat kita mengajak kerja sama, ajakan itu menguntungkan kedua belah pihak dan kita tidak akan mendominasi, kita tidak akan mendikte, kita sama-sama negara berkembang, dan itu justru yang menjadi kekuatan Indonesia, " ujar Retno.
Retno menyebut secara geopolitik Indonesia tidak punya kepentingan apa-apa sehingga pendekatan kepada negara-negara pasifik sifatnya tidak menekan ataupun mendikte. Pendekatan yang dilakukan RI, kata dia, saling menguntungkan.
Pendekatan tanpa menekan ini, kata Retno, memunculkan trust atau kepercayaan dari negara-negara terkait.
"Di situlah munculnya trust negara-negara terhadap Indonesia. Karena pada saat kita melakukan kerja sama, kita tidak akan mendominasi, kita tidak memiliki kepentingan politik untuk mendominasi, " ujar Retno.
