.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan Rusia bahwa akan ada konsekuensi 'cepat dan berat' jika Moskow memanfaatkan referendum untuk mencaplok wilayah Ukraina. Biden menyebut referendum yang tengah berlangsung di empat wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia itu sebagai 'palsu'.
"Referendum Rusia adalah palsu -- dalih palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional," sebut Biden dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Sabtu (24/9/2022).
"Kami akan bekerja dengan sekutu dan mitra-mitra kami untuk memberikan kerugian ekonomi yang cepat dan parah pada Rusia," cetusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Referendum untuk bergabung dengan Rusia diketahui tengah berlangsung sejak Jumat (23/9) waktu setempat di empat wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow, yakni Luhansk, sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk, juga Kherson yang hampir sepenuhnya dikuasai Rusia.
Pemungutan suara yang isinya menanyakan penduduk keempat wilayah itu apakah mereka ingin wilayahnya menjadi bagian dari Federasi Rusia, akan berlangsung hingga Selasa (27/9) mendatang, dengan hasilnya diprediksi akan mengikuti kemauan Moskow.
Hasil referendum itu dinilai akan bisa dijadikan dalih oleh Rusia untuk mengklaim bahwa setiap upaya pasukan Ukraina merebut kembali wilayah-wilayah itu adalah serangan terhadap Rusia sendiri. Hal itu berarti tentunya akan semakin meningkatkan perang yang sudah berlangsung selama tujuh bulan di Ukraina.
Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada Jumat (23/9) malam, menyatakan bahwa referendum itu akan 'dikecam dengan tegas' oleh dunia, bersama dengan mobilisasi militer yang diumumkan Rusia pekan ini.
"Ini bukan hanya kejahatan terhadap hukum internasional dan hukum Ukraina, ini merupakan kejahatan terhadap orang-orang tertentu, terhadap sebuah bangsa," tegas Zelensky.
Kecaman terhadap referendum pro-Rusia itu juga dilontarkan oleh negara-negara Barat lainnya, yang menyebut pemungutan suara itu sebagai pendahuluan tidak sah untuk pencaplokan ilegal. Tidak ada pengamat independen dalam pemungutan suara itu, dan sebagian besar penduduk sebelum perang telah melarikan diri.
Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyebut 'referendum palsu' Rusia itu jelas 'melanggar Piagam PBB, prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, semuanya yang diperjuangkan PBB'.
Secara terpisah, kelompok G7 yang terdiri atas negara-negara dengan perekonomian maju di dunia menegaskan hasil referendum Rusia itu tidak akan pernah diakui secara internasional.
"Kami tidak akan pernah mengakui referendum ini yang tampaknya merupakan langkah menuju pencaplokan oleh Rusia dan kami tidak akan pernah mengakui pencaplokan yang diklaim jika itu terjadi," ucap kelompok G7 dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters.
