.webp)
Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid mengingatkan PBB agar tidak menjadi organisasi yang hanya menjadi komentator. Ia menegaskan PBB harus konsisten menjalankan fungsi sesuai dengan alasan berdirinya, salah satunya demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Hal tersebut disampaikan Hidayat menanggapi komentar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan dunia kini sedang dalam bahaya.
"PBB tidak boleh hanya menjadi komentator, terlihat mandul dan tidak efektif. Justru dalam kondisi yang dikhawatirkan oleh Sekjen PBB, mestinya mampu melaksanakan perannya. Dan tertantang menjalankan kewajiban dan tujuan berdirinya. Jangan malah pasif, dan memperbesar potensi keselamatan dunia karena tidak dipraktekkannya keadilan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu PBB mestinya fokus menjalankan keputusan termasuk resolusi yang telah dihasilkannya," ujar Hidayat dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HNW, sapaan akrab Hidayat, mengungkapkan banyak resolusi terkait Palestina dan Israel yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, tapi kerap dilanggar di level implementasi. PBB, lanjutnya, bahkan tidak melakukan tindakan untuk menegakkan marwahnya, yakni untuk menyelamatkan dunia.
"Ini ujian konsistensi bagi PBB untuk menjalankan fungsinya menjaga keamanan dunia. Karena diabaikannya resolusi DK PBB atas Israel, merupakan bukti nyata apakah PBB dapat menjalankan tugasnya secara konsisten atau tidak. Juga keseriusan PBB untuk menyelamatkan dunia dari marabahaya," tuturnya.
Selain konsisten menjalankan fungsi, HNW menegaskan PBB perlu melakukan reformasi kelembagaan. Sehingga, PBB dapat benar-benar bersifat demokratis dan melibatkan banyak pihak dalam setiap pengambilan keputusannya, sekaligus berkontribusi positif untuk menyelamatkan dunia.
Menurutnya, salah satu hal mendesak yang perlu dilakukan PBB adalah reformasi terkait keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB serta hak veto yang diberikan kepada segelintir negara anggota tetap DK PBB.
"Hak veto yang dimiliki segelintir negara, itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang digunakan negara-negara dunia saat ini. Dan tidak sesuai dengan perkembangan global, baik politik, ekonomi maupun teknologi. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius mereformasi situasi tersebut," tegasnya.
"Agar negara-negara anggota merasa memiliki keterwakilan yang proporsional, menghadirkan semangat baru menjadi anggota PBB untuk bertanggung jawab menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya yang mengancam eksistensinya dan masa depannya," tambah HNW.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan penggunaan hak veto di DK PBB juga tidak sesuai dengan perkembangan global terkini maupun yang akan datang. Terlebih, dengan munculnya semangat globalisasi yang mengandalkan kesetaraan serta munculnya tantangan dan kekuatan-kekuatan baru di dunia.
"Hal-hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk mereformasi kelembagaan dan kewenangan PBB, agar seruan Sekjen PBB mendapatkan jawaban yang positif, menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya," pungkasnya.
Sebagai informasi, di Sidang Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB di New York Amerika Serikat, Selasa (20/9), Guterres memaparkan beberapa persoalan yang mengancam dunia. Di antaranya, konflik dan bencana iklim, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, serta perpecahan antara kekuatan besar dunia yang kini memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina. Belum lagi terkait dengan ekses pandemi COVID-19 yang menyusahkan berbagai negara di dunia.
(prf/ega)
