ADVERTISEMENT

Pejabat Kemendag Sebut Wilmar Sudah Penuhi DMO Minyak Goreng

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 20 Sep 2022 18:59 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung PN Tipikor Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Farid Amir menjelaskan penerbitan persetujuan ekspor (PE) minyak goreng. Farid menyebut PT Wilmar Nabati Indonedia sudah memenuhi domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Karena PT Wilmar Nabati Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," kata Farid saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Farid mengatakan pemenuhan DMO itu dibahas dalam rapat yang digelar 14 Februari 2022. Rapat itu, kata Farid, membahas komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO sesuai yang ditentukan dalam rapat.

"Mekanisme di rapat tersebut disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," ujar Farid.

Farid menerangkan dalam rapat tersebut penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei sempat mengusulkan agar DMO 20 persen hanya melalui diskresi Menteri Perdagangan.

Kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang, mengatakan kliennya sudah memenuhi syarat DMO seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Pihaknya juga memiliki bukti terkait itu.

"Mengenai kewajiban pengusaha ini sudah dilaksanakan, kami dari Wilmar punya bukti bahwa DMO sudah dipenuhi," tuturnya.

Dalam perjalanannya, kata Juniver, terjadi perubahan DMO yang semula 20 persen menjadi 30 persen. Hal itulah, kata Juniver, yang mengakibatkan produsen dan pengusaha mengalami kerugian dan menjadi korban dalam kebijakan tersebut.

"Jelas bahwa pengusaha (PT Wilmar) sudah menjalankan DMO, dan mereka belum mendapatkan hak mendapat ekspor. Lalu berubah peraturan lagi. Kami akan buktikan, kami tinggal menagih hak kami, karena ekspor belum terlaksana, peraturan berubah lagi," tuturnya.

Dakwaan Jaksa

Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa adalah eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dkk. Dia didakwa melakukan korupsi hingga membuat negara merugi Rp 18 triliun terkait kasus minyak goreng.

"Bahwa Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 (triliun) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925 (triliun)," ujar jaksa Kejagung saat membacakan dakwaan.

Jika ditotal dari jumlah tersebut, kerugian negara senilai Rp 18.359.698.998.325 (triliun).

Jaksa menyebut perbuatan Indra itu dilakukan bersama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kemudian bersama Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas.

(whn/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT