Terdakwa Kasus Minyak Goreng Ajukan Eksepsi, Tepis Lakukan Korupsi

ADVERTISEMENT

Terdakwa Kasus Minyak Goreng Ajukan Eksepsi, Tepis Lakukan Korupsi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 06 Sep 2022 15:49 WIB
Lima terdakwa kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Stanley MA (SMA) yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Pierre Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Indra Sari Wisnu Wardhana bersama empat tersangka lainnya didakwa melakukan korupsi hingga membuat negara merugi Rp 18 triliun.
Indra Sari Wisnu Wardhana (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Indra Sari Wisnu Wardhana melalui kuasa hukumnya, Jefri Moses Kam, membacakan eksepsi atas dakwaan jaksa terkait kasus ketersediaan stok dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri. Jefri menyebut peraturan yang digunakan jaksa untuk mendakwa kliennya sudah tidak berlaku lagi.

"Bahwa setelah mencermati surat dakwaan, pada intinya jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Terdakwa terlibat pelanggaran terhadap ketentuan domestic market obligation (DMO) untuk persetujuan ekspor crude palm oil dan produk turunannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Keputusan Menteri Perdagangan No 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation)," kata Jefri saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

"Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation). Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DMO dan DPO untuk persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tersebut sejak tanggal 20 Maret 2022, sudah tidak berlaku atau dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor," sambungnya.

Jefri mengatakan dakwaan JPU seolah-olah terdapat kausalitas antara pesan WhatsApp dari pelaku usaha, yaitu Master Parulian Tumanggor dari Grup Wilmar, Stanley MA dari Grup Permata Hijau, dan Pierre Togar Sitanggang dari Grup Musim Mas ke kliennya soal penerbitan ekspor. Padahal, kata Jefri, kliennya tidak pernah menanggapi maupun membalas pesan yang menanyakan atau meminta penerbitan persetujuan ekspor tersebut.

"Bahwa dari dakwaan tersebut, JPU mendakwakan seolah-olah terdapat hubungan kausalitas antara chat WhatsApp dari para pelaku usaha dengan penerbitan persetujuan ekspor oleh Terdakwa. Padahal, faktanya, berdasarkan berita acara pemeriksaan, Tersangka dan para saksi serta barang-barang bukti yang disita dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah menanggapi maupun menjawab chat yang menanyakan atau meminta penerbitan persetujuan ekspor tersebut," ujarnya.

Jefri menyebut kliennya tidak memiliki wewenang yang berkaitan dengan distribusi minyak goreng dan bahan bakunya. Terkait distribusi CPO hingga sampai ke pedagang ritel itu, lanjut Jefri, merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

"Bahwa Terdakwa tidak memiliki tugas maupun fungsi, apalagi kewenangan, yang berkaitan dengan memastikan distribusi minyak goreng maupun bahan bakunya dari produsen maupun distributor sampai ke pedagang ritel di dalam negeri, karena hal tersebut merupakan transaksi perdagangan di dalam negeri," katanya.

"Bahwa mengenai distribusi CPO dan produk turunannya sampai ke pedagang ritel maupun masyarakat merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana diatur Pasal 48 dan 49 Permendag No 80 Tahun 2020," imbuhnya.

Jefri menyebut surat dakwaan jaksa tidak jelas mengenai penyebab langka dan mahalnya minyak goreng. Dia menyebut, pada dakwaan itu, JPU mengakui kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng akibat meningkatnya harga komoditas CPO di pasar internasional, tapi menyatakan kelangkaan itu disebabkan kliennya bersama-sama dengan terdakwa lainnya.

"Bahwa pertentangan tersebut menunjukkan surat dakwaan yang disusun JPU tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan penyebab sebenarnya dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di dalam negeri. Di satu sisi, JPU mengetahui dan mengakui kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sebagai akibat dari meningkatnya harga komoditas CPO di pasar internasional, namun di sisi lain menyatakannya sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, dan Pierre Togar Sitanggang," tuturnya.

Lebih lanjut, Jefri menyebut Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnus Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022 tidak dapat dijadikan dasar untuk mendakwa kerugian perekonomian negara. Menurut Jefri, yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Bahwa kajian tersebut tidak dapat dijadikan dasar mendakwa adanya kerugian perekonomian negara karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kami uraikan di atas, yang berwenang menyatakan adanya kerugian perekonomian negara dan berapa jumlahnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI," katanya.

Jefri meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa kepada kliennya. Pihaknya meminta majelis tidak melanjutkan perkara kliennya itu ke tahap pemeriksaan.

"Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana tidak dilanjutkan pemeriksaannya, memulihkan hak terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya," ujarnya.

Lihat juga video 'Peran Lin Che Wei dari Dakwaan Kasus Korupsi Minyak Goreng':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT