Eksepsi 5 Terdakwa Ditolak, Sidang Kasus Minyak Goreng Lanjut Pembuktian

ADVERTISEMENT

Eksepsi 5 Terdakwa Ditolak, Sidang Kasus Minyak Goreng Lanjut Pembuktian

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 12:36 WIB
Sidang kasus korupsi minyak goreng
Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi 5 terdakwa kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Sidang kasus minyak goreng atas lima terdakwa tersebut termasuk eks Dirjen Daglu Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dan Lin Che Wei akan berlanjut ke agenda pembuktian.

"Mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa (5 terdakwa) tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus berwenang untuk memeriksa perkara ini. Memerintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa (5 terdakwa)," kata Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawono Adi, membacakan putusan sela, di PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Selasa (13/9/2022).

Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (20/9/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi. Adapun jaksa akan memanggil 4 saksi dari tim verifikator Kemendag untuk dihadirkan pada sidang selanjutnya.

Kelima terdakwa yang disidang hari ini adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indra Sari Wisnu Wardhana; Lin Che Wei; Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.

Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa adalah eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dkk. Dia didakwa melakukan korupsi hingga membuat negara merugi Rp 18 triliun terkait kasus minyak goreng.

"Bahwa Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 (triliun) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925 (triliun)," ujar jaksa Kejagung saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (24/8/2022).

Jika ditotal dari jumlah tersebut, kerugian negara senilai Rp 18.359.698.998.325 (triliun).

Jaksa menyebut perbuatan Indra itu dilakukan bersama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku penasehat kebijakan/analis Pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kemudian bersama Dr Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas.

Selain itu, Indra dkk disebut jaksa memperkaya korporasi terkait pemberian persetujuan ekspor (PE) kepada sejumlah perusahaan. Padahal, perusahaan tersebut, kata jaksa, tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau," tutur jaksa.

Adapun perusahaan yang diperkaya adalah yang tergabung di dalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau. Jika ditotal jumlah keseluruhan dari data tiga grup perusahaan di atas totalnya Rp 2.444.268.716.884 (triliun).

Indra dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selepas sidang, Juniver Girsang selaku kuasa hukum dari Master Parulian Tumanggor mengaku akan menyiapkan dokumen-dokumen terkait sidang tersebut. Menurutnya, hal itu akan diuji di sidang berikutnya.

"Kami akan persiapkan dokumen-dokumen, kami minta dokumen yang belum lengkap di berkas. Sementara dokumen ini sangat kami butuhkan untuk pembelaan yang maksimal terhadap klien kami. Oleh karenanya dalam sidang berikutnya diharapkan dokumen itu sudah kami terima. Kemudian selanjutnya saksi-saksi juga belum dipastikan tapi ada usul dari kami supaya saksi-saksi yang ada kaitannya dengan Kemendag yang pertama diperiksa karena ini adalah mengenai administrasi yang kami akan uji apakah administrasi itu sudah terpenuhi apa tidak karena dari dokumen yang kami miliki semua prosedur sewaktu klien kami dapat PE (persetujuan ekspor) itu sudah terpenuhi. Inilah yang akan kami kukuhkan saat pemeriksaan saksi nanti," kata Juniver.

"Pertama kami minta perhitungan dari BPKP yang menyatakan ada kerugian negara. Ini kami butuhkan. Dasarnya apa, perhitungannya bagaimana, kemudian dengan demikian apakah benar ada kerugian seperti itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut," imbuhnya.

Simak juga 'Terungkap! Peran Lin Che Wei dari Dakwaan Kasus Korupsi Minyak Goreng':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT