10 Tugas Luhut di Era Jokowi, Terbaru Urus Program Kendaraan Listrik

ADVERTISEMENT

10 Tugas Luhut di Era Jokowi, Terbaru Urus Program Kendaraan Listrik

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Sep 2022 11:36 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menghadiri pertemuan COP 21 Paris, Prancis di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (2/12/2015). Jokowi mengatakan, acara COP21 ini dihadiri oleh pemimpin dari 150 negara. Di forum itu, Indonesia memberikan dukungan kepada COP21 yang berkomitmen terhadap isu perubahan iklim.
Presiden Jokowi dan Menko Luhut (Foto: agung pambudhy)
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut kini diperintahkan untuk mengoordinasikan program penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

Dihimpun detikcom, Senin (19/9/2022), Luhut memulai karier di masa pemerintahan Jokowi dengan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelah setahun menjabat KSP, Luhut kemudian ditugaskan menjadi Menko Polhukam.

Masa jabatan Menko Polhukam juga relatif singkat. Luhut lalu digeser lagi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves). Selain sebagai Menko Marinves, Luhut kerap mendapat penugasan lain dari Jokowi. Berikut ini di antaranya:

1. Tugas Turunkan Kasus Corona di 8 Provinsi

Pada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 provinsi.

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020) silam.

Dalam dua minggu, Luhut diminta menangani delapan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.

"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83 ribu desa, RT/RW, untuk terus dapat termonitor," ujar Airlangga.

2. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah Presiden Jokowi.

"Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (9/7/2021).

Luhut menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi.

"Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia," ujar Luhut.

3. Wakil Ketua KPC-PEN

Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Luhut ditunjuk menjadi Wakil Ketua KPC-PEN.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e. Wakil Ketua IV: Menteri Badan Usaha Milik Negara; merangkap Ketua Tim Pelaksana
f. Wakil Ketua V: Menteri Keuangan
g. Wakil Ketua VI: Menteri Kesehatan
h. Wakil Ketua VII: Menteri Dalam Negeri
i. Sekretaris Eksekutif I: Sdr. Raden Pardede
j. Sekretaris Eksekutif II: Sekretaris Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian.

Simak juga video 'Jawaban Luhut soal RI Masih Bergantung ke Changi Usai FIR Disepakati':

[Gambas:Video 20detik]



Baca berita selengkapnya di halaman selanjutnya

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT