Eks Dirjen Kemendagri Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Dana PEN

ADVERTISEMENT

Eks Dirjen Kemendagri Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Dana PEN

M Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 15 Sep 2022 10:41 WIB
Foto: Mochamad Ardian Noervianto (dok. Kemendagri)
Foto: Mochamad Ardian Noervianto (dok. Kemendagri)
Jakarta -

Mantan Dirjen Bina Keuangan daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Ardian Noervianto hari ini menjalani sidang pembacaan tuntutan di kasus korupsi pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sidang M Ardian bakal digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Benar hari ini 15/9 diagendakan pembacaan surat tuntutan tim jaksa KPK terhadap terdakwa M. Ardian N dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Ali memastikan Jaksa KPK telah menyiapkan surat tuntutan terhadap Ardian. Dia menerangkan tuntutan itu disusun berdasarkan fakta hukum persidangan.

"Tim jaksa sudah siap dengan surat tuntutannya. Disusun tentu berdasarkan fakta hukum persidangan," terangnya.

Jaksa KPK, kata Ali, juga telah mempertimbangkan soal tuntutan terhadap Ardian. Dia menyebut pertimbangan itu dilihat dari alasan yang memberatkan mau pun yang meringankan.

"Alasan memberatkan maupun meringankan juga telah dipertimbangkan sebagai landasan untuk menuntut para terdakwa," tutup Ali.

Adapun soal Ardian Noervianto, dia didakwa menerima suap Rp 2,405 miliar dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya dan LM Rusdianto Emba. Ardian didakwa menerima suap berkaitan dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur 2021.

"Terdakwa M Ardian Noervianto bersama-sama dengan Laode M Syukur dan Sukarman Loke menerima hadiah atau janji, yakni menerima uang seluruhnya Rp 2.405.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Andi Merya selaku Bupati Kolaka Timur dan LM Rusdianto Emba," ujar jaksa KPK saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (16/6/2022).

Sukarman Loka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna. Sedangkan Laode adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna.

Jaksa mengatakan Bupati Kolaka Timur Andi Merya memberi suap ke Ardian melalui Laode dan Sukarman supaya Ardian melobi Mendagri agar menyetujui usulan pinjaman PEN Kolaka Timur. Perbuatan itu, kata jaksa KPK, melanggar tugas Ardian sebagai Dirjen Keuda Kemendagri.

"Supaya Terdakwa memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2021, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri," ucap jaksa.

Simak juga 'Eks Dirjen Kemendagri Jadi Tersangka Suap Kasus Dana PEN':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT