Jumlah Kerugian Negara di Kasus Surya Darmadi Turun, Ini Penjelasan Kejagung

Jakarta -

Jumlah kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara turun di dalam surat dakwaan Surya Darmadi karena direvisi. Dari sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan jumlah kerugian perekonomian negara sekitar Rp 104,1 triliun, kini di dalam dakwaan menjadi Rp 86,5 triliun.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan ada revisi dalam perhitungan jumlah kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Menurut Ketut, yang benar jumlah kerugian keuangan negara hasil revisi Rp 86,5 triliun seperti di surat dakwaan.

"Yang benar di surat Dakwaan, karena itu hasil revisi perhitungan ahli," kata Ketut, saat dihubungi, Kamis (8/9/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun ia tidak merinci kapan revisi hasil perhitungan ahli itu disampaikan ke penyidik. Ia mengatakan, perhitungan keuangan negara hasil revisi disampaikan di dalam surat dakwaan Surya Darmadi.

"Bukan berbeda, tapi dilakukan revisi oleh ahli perekonomian dan keuangan negara, akibat adanya double item perhitungan," ujar Ketut.

Sebelumnya penyidik Kejagung menyampaikan total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara di kasus Surya Darmadi mencapai Rp 104,1 triliun. Adapun Rp 104,1 triliun itu merupakan penjumlahan dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 99,2 triliun.

Namun dalam surat dakwaan, Surya Darmadi didakwa merugikan keuangan negara sekitar Rp 86,5 triliun akibat kerusakan hutan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaannya. Kerugian itu didapatkan karena negara tidak menerima pendapatan pekerjaan perusahaan Surya dan terjadinya kerusakan hutan.

"Keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Raja Thamsir Rachman mengakibatkan: 1. Negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Terjadi kerusakan lingkungan karena terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup," kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Berikut rincian kerugian yang dialami negara akibat kerusakan hutan yang disebabkan perusahaan Surya Darmadi:

1. Negara rugi Rp 73 triliun

Jaksa mengatakan akibat kerusakan hutan yang ditimbulkan perusahaan Surya Darmadi, yang rinciannya;

- PT Palma Satu luas 10.000 ha kerugian LH Rp 19.927.400.000.000

- PT Seberida Subur luas tanah 6.132 ha, kerugian Rp 12.219.481.680.000

- PT Banyu Bening Utama luas tanah 7.971, kerugian Rp 15.884.130.540.000

- PT Panca Agro Lestari (PT PAL) luas tanah 3.816, kerugian Rp 7.604.295.840.000

- PT Kencana Amal Tani (PT KAT), seluas 9.176 kerugian Rp 18.285.382.240.000

Totalnya Rp 73.920.690.300.000

2. Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman memperkaya Surya sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 dengan rincian;

- Rp 2.238.274.248.234 dari keuntungan tidak sah (ilegal gain) yang diperoleh terdakwa

- Rp 556.086.968.453 sebagai keuntungan tidak sah karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat.

- Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36

Simak video 'Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 86,5 Triliun!':

[Gambas:Video 20detik]

3. Merugikan keuangan negara Rp 4,7 trilun dan USD 7,8 juta

"Merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan USD 7,885,857.36 sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten lndragiri Hulu," kata jaksa.

dengan rincian;

A. Jenis Kerugian Keuangan Negara:

- Hasil pendapatan negara atas pemanfaatan hutan tidak diterima:
a. Dana reboisasi USD 7.885.857,36
b. Provisi Sumber Daya Hutan Rp 11.828.786.040
c. Denda Rp 177.431.790.600
d. Kompensasi Penggunaan Kawaasn Hutan Rp 511.747.200.000

Jumlah = Rp 701.007.776.640 dan USD 7.885.857,36

- Biaya Pemulihan Kerusakan Sumber Daya hutan Rp 4.097.699.175.000
Jumlah (2) Rp 4.097.699.175.000
Jumlah (1 + 2) Rp4. 798. 706. 951.640,00 dan USD 7.885.857,36

B. Jumlah Kerugian Keuangan Negara per Perusahaan:

- PT Panca Agro Lestari USD 1.528.200 dan Rp 522. 795.240.000
- PT Palma Satu USD 3.288.924 dan Rp 1.450.535.174.000
- PT Banyu Bening Utama USD 429.624,00 dan Rp 925.698.639.000,00
- PT Seberida Subur USD 116.553,36 dan Rp 717.844.284.360
- PT Kencana Amal Tani USD 2.468.556 dan Rp 1.273.236.646.000

Total = USD 7.885.857,36 dan Rp 4.798.706.951.640

"Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan," tutur jaksa.

Angka tersebut jika ditotal keseluruhannya berjumlah Rp 86.547.386.723.891.

Hitungan Rp 86 triliun ini didapat dari tambahan uang USD-nya, dan itu dihitung dengan kurs saat ini. Uang senilai USD 7.885.857,36 jika dirupiahkan mengikuti kurs saat ini menjadi Rp 117.460.633.962,94 (miliar).

Surya Darmadi Tak Terima Didakwa Korupsi Triliunan: Setengah Gila Pak!

Terdakwa kasus dugaan korupsi lahan sawit, Surya Darmadi tidak terima dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang mendakwa melakukan korupsi ratusan trilun. Surya Darmadi dengan nada tinggi mengaku mendengar dakwaan itu setengah gila.

"Saya tolak, kebun saya cuma Rp 4 triliun, didenda Rp 78 trilun, terus Rp 104 trilun kemudian dakwaan Rp 73,9, saya angkanya saya setengah gila pak," kata Surya Darmadi usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

Surya mengklaim dirinya tidak melakukan korupsi. Dia menyebut lahan sawit miliknya itu sudah ada HGU.

"Saya tidak korupsi, saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU, ada izin. Saya minta keadilan bahwa saya ada HGU, saya kena kredit dari Bank BNI," ujarnya.

Surya juga tidak terima rekeningnya diblokir. Hal itu karena dia tidak mengaji pegawai-pegawainya yang jumlahnya 23 ribu.

"Saya punya perusahaan rekening diblokir, karyawan semua tidak bisa bergaji ya, tidak ada bijak, 23 ribu sampai hari ini rekening saya semua diblokir, di luar kebun juga diblokir," ungkapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya