Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 86,5 Triliun!

ADVERTISEMENT

Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp 86,5 Triliun!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 08 Sep 2022 10:29 WIB
Jakarta -

Surya Darmadi, yang merupakan pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari, didakwa membuat negara merugi senilai Rp 86,5 triliun. Jaksa mengatakan negara rugi akibat melakukan usaha perkebunan di Indragiri yang mengakibatkan kerusakan hutan.

"Terdakwa Surya Darmadi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan, Kamis (8/9/2022).

Berikut ini daftar kerugian negara akibat Surya Darmadi:

1. Memperkaya Surya Darmadi Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 7.710.528.838.289

2. Merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 4.916.167.585.602

3. Merugikan perekonomian negara Rp 73.920.690.300.000

Bila semuanya dihitung maka totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891.

Jumlah ini berbeda dari apa yang disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam konferensi pers bersama BPKP tanggal 30 Agustus 2022. Saat itu Jampidsus mengatakan jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp 4,9 trilun dan kerugian perekonomian negara adalah Rp 99,2 triliun yang bila dijumlahkan adalah Rp 104,1 triliun.

Jaksa mengatakan ada tujuh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Surya Darmadi:

1. Surya Darmadi melakukan beberapa kali pertemuan dengan H Raja Thamsir Rachman, Surya Darmadi meminta agar pembukaan lahan yang telah dilakukan oleh Surya Darmadi di area kawasan hutan di wilayah Indragiri Hulu dapat disetujui oleh Raja Thamsir untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit padahal diketahui lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan.

2. Surya Darmadi selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki izin prinsip tetapi telah diberi izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh Raja Thamsir padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan.

3. Surya Darmadi meskipun tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) telah diberi izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh Raja Thamsir padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin tersebut berada dalam kawasan hutan.

4. Surya Darmadi dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan walaupun diberikan izin usaha perkebunan tetapi tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan, sehingga negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.

5. Surya Darmadi selaku pemilik PT Banyu Bening Utama tanpa dilengkapi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.551 hektare dan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 9 hektare.

6. Surya Darmadi secara tanpa hak telah melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan.

7. Surya Darmadi tidak mengikut sertakan masyarakat petani perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 serta tidak membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/02/2007, sehingga menimbulkan gejolak (konflik sosial) dalam masyarakat.

Atas dasar itu, Surya Darmadi didakwa Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

NB: Redaksi melakukan penyesuaian judul dan isi mengenai jumlah kerugian negara setelah melakukan pengecekan ulang.

(zap/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT