Partai Demokrat membalas Politikus PDIP Adian Napitupulu yang mengungkap perbedaan data soal kenaikan BBM era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Demokrat menyebut pernyataan Adian itu bentuk penyesatan logika.
Hal itu diungkap oleh Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat Hendri Teja. Dia mengaku pernyataan Adian itu perlu diluruskan.
"Tulisan Bang Adian Napitupulu berjudul 'Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu' patut diluruskan, karena banyak penyesatan logika di sana-sini," kata Hendri kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Hendri meminta Adian untuk mengecek datanya kembali. Dia menyebut kebijakan kenaikan harga BBM era SBY tergantung pada nilai minyak mentah dunia.
"Pertama, Adian mesti crosscheck data. Kenaikan BBM era SBY sangat tergantung harga minyak mentah dunia. Jika harga minyak mentah dunia naik, maka harga BBM naik, dan begitu sebaliknya. Makanya, era SBY pernah menurunkan harga BBM Premium hingga Rp 4.500 ketika harga minyak mentah dunia turun. Sementara pada Juli 2018, ketika harga minyak mentah dunia meroket sampai US$ 128,08 per barel, SBY mampu mempertahankan harga BBM Premium di angka Rp 6 ribu," kata Hendri.
Hendri lantas membandingkan kebijakan harga BBM di era Jokowi. Menurutnya, pemerintahan Jokowi langsung mematok harga dan tidak merujuk harga minyak dunia.
"Bandingkan dengan era Jokowi yang mematok harga BBM Pertalite pada kisaran Rp 7.450-Rp 8.400 pada 2015-2018. Padahal saat itu harga minyak dunia sedang nyungsep-nyungsepnya. Misalnya pada Januari 2016, harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah, yaitu US$ 27,02 per barel, tapi harga BBM Pertalite tetap dipatok Rp 7.900," ujar Hendri.
"Bisa Anda bayangkan? Harga minyak mentah dunia lebih murah US$ 100 dollar dari era SBY, tapi harga BBM era Jokowi justru lebih mahal Rp 1.900," lanjutnya.
Hendri juga mengungkit saat Jokowi menolak kenaikan BBM saat menjabat sebagai Gubernur DKI, padahal SBY telah menaikkan UMP sebesar pada 2013 sebesar 44%. Hendri lalu membandingkan ketika Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi UMP 2022, tapi malah digugat.
"Kedua, jika mengacu pada UMP Jakarta 2013, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ngotot menolak kenaikan BBM, pemerintahan SBY telah menetapkan peraturan terkait kebutuhan hidup layak sehingga UMP 2012 ke 2013 bisa naik 44%. Bandingkan dengan kenaikan BBM tahun ini, di mana UMP Jakarta 2022 cuma tumbuh 0,8% dari 2021. Tragisnya, setelah Anies merevisi UMP 2022 Jakarta sebesar 5,1 persen, dia malah digugat ke pengadilan," tutur Hendri.
Lebih lanjut Hendri juga mempertanyakan maksud Adian yang bangga ketika Petral dibubarkan. Menurutnya, pembubaran Petral tidak berdampak terhadap kebijakan harga BBM di RI.
"Ketiga, apa pula maksud Adian membangga-banggakan pembubaran Petral? Bukankah Pertamina masih merugi? Bukankah Progam BBM 1 harga gagal? Bukankah harga BBM tetap mahal ketika harga minyak mentah dunia turun, tetapi naik ketika harga minyak mentah dunia naik? Jadi, apa sebenarnya dampak pembubaran Petral terhadap turunnya harga BBM? Nggak tampak juga kan?" ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan juga 'Erick Soal BBM: Kita Bukan Naikkan Harga, Tapi Pengurangan Subsidi':
