.webp)
Partai Demokrat dan PDIP saling 'serang' soal kenaikan harga BBM yang belum lama ini diputuskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tangisan elite PDIP saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diungkit.
Bermula dari pernyataan Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani soal keputusan partai membebaskan kadernya berdemo menolak kenaikan harga BBM. Dalam rangkaian pernyataan itu, Kamhar meminta kader Demokrat tak menangis saat berorasi menyampaikan penolakan.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini, sebagaimana aksi sandiwara elite-elite PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu, yang ternyata saat ini, ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar kepada wartawan Selasa (6/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Kamhar itu memicu elite PDIP, Adian Napitupulu, bereaksi. Adian 'membalas' menggunakan data.
Anggota Komisi VII DPR RI itu memaparkan datanya terkait harga BBM pada era SBY dan Jokowi, lalu membandingkannya. Dari data tersebut, besaran kenaikan harga BBM era SBY lebih besar dari era Jokowi.
"Di era SBY, total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690. Sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium atau Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," kata Adian kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Adian lalu menjabarkan data harga BBM dan upah minimum suatu daerah saat SBY menjabat dan Jokowi menjabat. DKI Jakarta jadi contoh daerahnya.
"Di era SBY, upah minimum, contoh DKI, Rp 2,2 juta untuk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter, maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM Rp 10 ribu, tapi upah minimum Rp 4,641 juta per bulan," papar Adian.
Selain data, Adian menyinggung keberadaan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada era pemerintahan SBY. Adian menyebut bekas anak perusahaan Pertamina itu 'mafia'.
"Di era SBY masih ada 'mafia' terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru, yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral dibubarkan tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik," ucap aktivis '98 itu.
Simak pernyataan sikap Demokrat dan PDIP terkait kenaikan harga BBM di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Mobil Dinas Walkot Cilegon Disandera Massa Berujung 6 Orang Tersangka':
Demokrat Tolak BBM Naik, PDIP Maklum
Demokrat tegas menolak keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Ketua Bappilu DPP Demokrat Andi Arief menegaskan persoalan kenaikan harga BBM berimbas masyarakat.
"Di era SBY masih ada 'mafia' terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru, yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral dibubarkan tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik," ucap Andi Arief kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Sementara PDIP memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah Jokowi pasca pandemi COVID-19, hingga memutuskan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. Namun PDIP mengingatkan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat miskin harus jadi fokus utama.
"Soal BBM berulang kali kami lakukan tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tapi keberpihakan. Jadi keberpihakan PDIP ini kan pada wong cilik, kepada marhaen," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).
"Tetapi pada saat yang sama kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah, sehingga simulasi seluruh kebijakan fokus pada utama itu kepada rakyat miskin, memberikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih sangat memberatkan rakyat kecil akibat pandemi COVID-19," imbuhnya.
