Ayah Kami Nikah Dua Kali, Bagaimana Pembagian Warisnya?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Ayah Kami Nikah Dua Kali, Bagaimana Pembagian Warisnya?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Agu 2022 09:07 WIB
ilustrasi warisan
Ilustrasi (detikcom)
Jakarta -

Pembagian harta waris bukan hal yang sederhana. Banyak permasalahan hukum yang timbul apabila masing-masing pihak tidak memahami ketentuan hukum dan hak mereka berkaitan dengan waris. Apalagi jika hal tersebut melibatkan anak tiri dari pernikahan sebelumnya.

Hal tersebut juga yang menjadi kegundahan dari pembaca detik's Advocate, sesuai dengan pertanyaannya sebagai berikut:

Almarhum ayah kami sepanjang hidupnya telah melaksanakan dua kali pernikahan. Pernikahan dengan istri pertama dikaruniai empat orang anak, dan berakhir dengan perceraian dan kemudian telah dilakukan pembagian harta bersama. Sedangkan keempat anak dari pernikahan pertama tersebut kemudian diurus oleh ayah kami.

Pada pernikahan dengan istri kedua, ayah dikaruniai tiga orang anak, sehingga jumlah anak yang diurus oleh ayah dan istri kedua berjumlah tujuh orang. Ayah dan istri kedua terus menjalankan pernikahan sampai dengan ayah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta.

Berdasarkan keadaan tersebut, kami ingin bertanya apakah:

1. ibu kami (istri kedua) berhak atas harta perkawinannya dengan ayah kami yang didapatkan selama pernikahan kedua?
2. Lalu apakah anak bawaan ayah kami dari pernikahan pertamanya berhak atas harta perkawinannya dengan ayah dan ibu kami yang didapatkan selama pernikahan kedua?
3. Apakah anak bawaan ayah kami dari pernikahan pertamanya juga berhak atas harta warisan ibu kami (istri kedua) dalam hal kelak ibu kami wafat?
4. Apakah ibu kami (istri kedua) kelak dapat mewariskan harta yang menjadi haknya kepada anak kandungnya? dan bagaimana cara agar pembagian waris tersebut tidak menimbulkan permasalahan kelak?

Terima kasih.

Pembaca lain juga bisa mengirim pertanyaan seputar hukum yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com


Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum advokat Andhika Prayoga, S.H., M.Si. Berikut jawaban lengkapnya:

Hak istri dari Pernikahan Kedua

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap setiap harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Dalam hal perkawinan tersebut putus, misalnya karena kematian atau perceraian, maka dilakukan pembagian terhadap harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum agama, adat, atau hukum lainnya.

Apabila merujuk Pasal 128 KUH Perdata, pembagian harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri, kecuali apabila suami dan istri telah memperjanjikan lain besarannya dalam suatu perjanjian.

Kaidah pembagian harta bersama juga dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang menyatakan:

"seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya".

Dengan demikian, ibu saudara (istri kedua) berhak atas separuh harta bersama yang didapatkan selama perkawinannya dengan ayah saudara.

Hak Anak Tiri atas Harta Bersama Pernikahan Kedua

Pada prinsipnya, pembagian waris dilakukan karena alasan: telah terjadi kematian pemberi waris (Pasal 830 KUH Perdata); dan ditujukan kepada mereka yang memiliki hubungan darah di antara pewaris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata).

Dengan demikian, terhadap anak tiri, dalam konteks ini yaitu anak bawaan ayah saudara dari pernikahan pertamanya, secara hukum tetap memiliki hubungan hukum waris dengan ayah kandungnya, meskipun ayahnya telah terikat dengan pernikahan lain. Dengan demikian anak tiri tersebut berhak atas harta warisan berupa: (i) harta bawaan ayah (apabila ada), dan (ii) separuh harta bersama yang menjadi hak ayah setelah dibagi dengan ibu saudara (istri kedua).

Hak Anak Tiri atas Harta Warisan Istri Kedua

Anak tiri pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan ibu saudara (istri kedua), karena anak tiri hanya memiliki hubungan darah dengan ayah saudara, sehingga ia tidak berhak atas: (i) setiap hak waris yang diterima ibu saudara (istri kedua) dari ayah, maupun harta waris ibu saudara (istri kedua) yang kelak terbagi apabila ia telah meninggal.

Hak Anak Kandung dari Pernikahan Kedua

Anak Kandung, yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan kedua ayah saudara dengan ibu (istri kedua), berhak atas harta warisan ayah dan harta warisan ibu (istri kedua) apabila keduanya telah meninggal. Terhadap harta warisan yang berasal dari ayah, anak kandung harus berbagi dengan anak tiri.

Untuk menghindari permasalahan mengenai pembagian waris tersebut, sejak awal harus diantisipasi dengan dilakukannya permohonan penetapan pembagian harta bersama dan pembagian waris setelah ibu saudara (istri kedua) wafat.


Demikian, semoga membantu. Terima kasih.

Andhika Prayoga, S.H., M.Si.

Advokat

Penulis buku Strategi Hukum Mencegah Bisnis Pailit dan Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Perseroan Terbatas.

Profil lengkap:
https://www.linkedin.com/in/andhikaprayoga/

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

detik's advocate

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT