ADVERTISEMENT

MAKI Minta KPK Segera Ajukan Red Notice terkait Bupati Ricky yang Kabur

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 18 Jul 2022 08:17 WIB
Boyamin Saiman
Boyamin Saiman (Hanafi/detikcom).
Jakarta -

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak kabur saat hendak ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar KPK segera mengajukan red notice Interpol untuk menangkap Ricky yang diduga ada di Papua Nugini.

"Kita minta KPK segera koordinasi untuk DPO daftar pencarian orang (DPO), red notice, dan kerja sama dengan Papua Nugini untuk mengambil Bupati Mamberami Tengah," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).

Boyamin menduga, tidak ada yang membocorkan operasi penangkapan dari Ricky. Tapi memang, ada kelemahan dari sistem penahanan tersangka KPK saat ini.

"Itulah konsekuensi dari Pimpinan KPK yang sekarang ketika melakukan upaya paksa dalam rangka terkait penahanan. Ketika bupati dipanggil (pertama) sebagai tersangka, dia sadar kalau tidak datang, ada panggilan kedua untuk penjemputan," katanya.

"Jadi, setelah panggilan pertama, dia kabur. Jadi bukan istilahnya ada pembocor," katanya.

Menurut Boyamin, Ricky melihat para tersangka-tersangka KPK yang ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga, dia memilih kabur setelah tahu ditetapkan sebagai tersangka.

"Karena dia sadar, maka akan ditahan. Beberapa yang lain begitu, beberapa panggilan tersangka itu ya ditahan," katanya.

Boyamin menyebut, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh KPK agar kasus tersangka kabur tak lagi terjadi. Pertama, sejak awal sudah dicekal pergi ke luar negeri.

"Sejak awal sudah dicekal dan sehingga tidak bisa pergi ke luar negeri, dan tersangka dipantau sekaligus ada upaya kabur sudah diterbitkan, atau disiapkan surat penangkapan," katanya.

Kemudian, KPK harus cepat memproses perkara. Boyamin mengkritik kerja KPK yang lamban sehingga membuat tersangka korupsi kabur.

"Setiap proses penanganan perkara harusnya cepat, jangan berlarut. Kalau berlarut potensi kabur besar. Seperti Kasus KPK lain, banyak yang lain, di catatan saya ada penetapan tersangka tapi tidak jalan," ucapnya.

"Misal Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, kasus izin tambang itu sudah lama, bisa saja yang bersangkutan sudah kabur," katanya.

Boyamin lalu membandingkan kerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Kejagung kerja lebih cepat dibandingkan KPK.

"Kejagung, (kasus) minyak goreng itu penyidikan hanya satu bulan, langsung tahan orang, jadi tidak potensi kabur. Asabri, Jiwasraya, Garuda, itu cepat-cepat. Speed Kejaksaan Agung lebih cepat dari KPK, jadi poetensi kabur tidak ada," katanya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: ICW Beri Balsem Anti 'Masuk Angin' ke Dewas KPK

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT