.webp)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kembali menerima aspirasi warga agar Pemerintah Indonesia menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan pada 22 Mei-11 Juni 2023 di Indonesia. Kali ini, aspirasi tersebut datang dari Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad.
Hal tersebut ia sampaikan saat menerima Sarbini dan rombongan MER-C di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara iII Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (2/9). MER-C saat itu tengah melakukan 'Safari Politik Kemanusiaan untuk Menolak Kedatangan Tim Nasional Israel'.
HNW mengapresiasi sikap MER-C dan warga Indonesia yang menyampaikan aspirasi konstitusionalnya ke MPR. Sebab, di Pembukaan UUD 45 yang selalu disosialisasikan oleh MPR memang menegaskan tentang penolakan terhadap penjajahan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, prinsip tujuan kemerdekaan Indonesia juga untuk ikut terlibat menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan, hal yang menurut Presiden Jokowi masih menjadi utang Indonesia terhadap Palestina.
"Maka sewajarnya kalau pemerintah tidak mengizinkan tim Israel main di Indonesia, sebagaimana dahulu sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Apalagi saat itu (tahun 1957) tanah Palestina yang dijajah oleh Israel baru 22%, sementara sekarang malah sudah lebih dari 80% tanah Palestina dijajah dan dijarah Israel. Dan mestinya, Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, lebih mudah untuk menolak, karena Indonesia bisa dengan tegas menyampaikan tidak bisa memberi visa untuk warga berpaspor Israel," ungkap HNW dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat bisa belajar dari banyak event olahraga internasional yang menghargai kekhasan tradisi maupun aturan yang dimiliki oleh masing-masing negara.
"Saat penyerahan piala Formula 1 di negara-negara Teluk misalnya, bisa tanpa memakai sampanye. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, malah tegas menolak segala yang terkait dengan LGBT dan ternyata bisa diterima. Kekhasan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, mestinya bisa disikapi dengan elegan dan konsisten oleh Pemerintah Indonesia sehingga berdampak kepada dukungan atas kemerdekaan Palestina dan mengoreksi penjajahan Israel atas Palestina," jelasnya.
HNW mengatakan Indonesia tidak seperti negara-negara Eropa atau negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia sejak awal menolak Israel karena amanat konstitusi menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sikap sesuai konstitusi ini, lanjut HNW, sudah menjadi sikap Presiden Bung Karno dan presiden-presiden Indonesia setelahnya.
"Beberapa kali Bung Karno tidak mengakui dan tidak mau terlibat dengan Israel maupun mengundang mereka ke Indonesia. Pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Bung Karno menolak keinginan Israel untuk diundang Indonesia. Bung Karno malah mengundang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, tokoh pejuang Palestina dan mufti di Al Quds Jerusalem, yang bahkan sejak tahun 1944 sudah menyuarakan pentingnya dukungan untuk kemerdekaan Indonesia," terangnya.
Dalam hal olahraga, terang HNW, Bung Karno melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958, serta melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962.
"Indonesia mempunyai sikap dasar. Pembukaan UUD sudah sangat jelas dan itu cita-cita Indonesia. Bung Karno dengan gamblang menerjemahkan Pembukaan UUD itu dalam berbagai event internasional. Timnas Indonesia tidak mau bertanding dengan Israel. Israel menghormati sikap Indonesia," imbuhnya.
HNW mengungkapkan ketika Bung Karno menolak Indonesia bertanding dengan Timnas Israel tahun 1958, Israel baru menjajah 22% tanah Palestina. Tetapi sekarang, sudah hampir 85% tanah Palestina yang dirampas dan langsung berada di bawah kendali kuasa penjajah Israel.
"Masa iya, saat menjajah 22% tanah Palestina, Indonesia menolak Timnas Israel, sekarang Israel sudah menguasai lebih dari 80% tanah Palestina, Indonesia malah menerima kesebelasan Israel? Justru terbalik, seharusnya baru menjajah 22% tanah Palestina saja kita menolak Israel, apalagi ketika Israel sudah menguasai lebih dari 80% tanah Palestina. Seharusnya lebih ditolak dengan lebih tegas," tukasnya.
Sebagaimana yang ditegaskan Jokowi, HNW mengatakan Indonesia masih memiliki utang sejarah dengan Palestina. Sebab, satu-satunya negara yang belum merdeka pada waktu Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah Palestina.
"Artinya, Indonesia seharusnya membayar utang sejarah itu dengan memaksimalkan usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena itu, seluruh manuver apapun yang bermakna pengakuan pada Israel dan semakin menjauhkan Palestina merdeka harus dihindari," ujarnya.
HNW menegaskan sebagaimana komitmen konstitusional Indonesia untuk membela Palestina dalam kerangka menjunjung kemerdekaan dan ketertiban dunia, semestinya Kemenpora dan PSSI melanjutkan sikap konstitusional seperti yang sudah dicontohkan oleh Bung Karno dan presiden-presiden RI setelahnya.
"Mestinya Kemenpora jangan memberi jaminan kepada Timnas Israel, apalagi juga belum dibahas di DPR. Seharusnya lebih dulu dibahas dengan wakil rakyat. Dan, dengarkan suara nurani rakyat Indonesia, dengan bertanya kepada MUI, ormas-ormas Islam, untuk kemudian kembali ke jati diri Indonesia yang konsisten membela Palestina dan menolak penjajahan Israel," tegasnya.
HNW mengatakan Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki kekhasan sehingga wajar bila kekhasan Indonesia itu diakui.
"Pada balap Formula E di Jakarta atau Motogp di Lombok, kita tidak memakai perayaan kemenangan dengan Champagne. Itu tidak masalah. Artinya sudah menjadi tradisi internasional menghormati kekhasan masing-masing negara," katanya.
HNW menambahkan sebagai negara merdeka dan berdaulat Indonesia bisa mencontoh Qatar, yang saat menjadi tuan rumah World Cup 2022 berani menolak LGBT. Kekhasan budaya Qatar itu kemudian bisa diterima dunia internasional.
"Kenapa itu tidak dilakukan Indonesia. Qatar negara kecil tetapi berani dan bisa. Indonesia sebagai negara besar tentu lebih bisa. Indonesia terhormat di dunia Barat, dan di Timur Tengah. Indonesia terhormat dan jangan dikerdilkan seolah-olah kita hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 kemudian menerima Timnas Israel. Tidak bisa begitu. Kita bisa contoh Qatar yang menjadi tuan rumah World Cup 2022 tapi tetap diakui kedaulatan dan kekhasannya," ucapnya.
"Jadi Indonesia bisa menolak Timnas Israel. Kita menjaga harga diri dan kehormatan sebagai negara merdeka. Kedaulatan bangsa dan negara manapun diakui. Pada waktu Formula E dan Motogp di Lombok, ketika penyerahan hadiah tidak memakai Champagne. Ternyata bisa. Lalu, kenapa kita tidak bisa menolak Timnas Israel? Seharusnya bisa, dan kedaulatan bangsa dihormati dan tidak ada yang mempermasalahkan," lanjut HNW.
"Karenanya dengan penolakan ini kita bisa mengkoreksi manuver-manuver yang menjerumuskan Indonesia keluar dari konstitusinya dengan secara halus dan bertahap melakukan hal yang mudah dinilai sebagai mengakui Israel padahal menjajah Palestina, dimulai dari penerimaan terhadap timnas Israel. Penting pemerintah memperhatikan penolakan publik serta konsisten dengan sikap dasar Bangsa dan Negara Indonesia yang menolak penjajahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 45 yang masih tetap berlaku dan makin relevan pada saat-saat seperti sekarang ini," pungkasnya.
Simak juga 'Mogok Makan 6 Bulan, Pria Palestina yang Ditahan Israel Dijanjikan Bebas':
