Dishub DKI: Pembagian Jam Kerja Kantor di Jakarta Perlu Uji Publik

ADVERTISEMENT

Dishub DKI: Pembagian Jam Kerja Kantor di Jakarta Perlu Uji Publik

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 31 Agu 2022 10:38 WIB
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
Kadishub DKI Syafril Liputpo (Anggi/detikcom)
Jakarta -

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pengaturan jam kerja bisa diuji coba. Kendati begitu, Syafrin menyebut pihaknya perlu menggelar uji publik terlebih dulu dengan melibatkan asosiasi.

"Dari hasil focus group discussion (FGD) kemudian semuanya sepakat ini positif bisa dilakukan uji coba tetapi kami harus lakukan namanya uji publik dengan melibatkan semua asosiasi," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (31/8/2022).

Syafrin menjelaskan saat ini pihaknya tengah merancang desain uji publik penerapan kebijakan ini. Nantinya, hasil uji publik akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami sampaikan ke Pak Gubernur untuk disampaikan pengaturan jam kerja," ujarnya.

Dia memandang kebijakan ini mencakup seluruh lingkup sektor perkantoran, mulai milik pemerintah hingga swasta. Karena itu, kebijakan ini perlu digodok dengan kajian matang.

"Ini tidak bisa hanya mandiri jika hanya DKI saja koordinasi kami dengan pusat misalnya didistribusi sampai malam hari. Pusat itu sudah tutup kantornya malam hari misalnya. Oleh sebab itu, di dalam diskusi kemarin, tetap melibatkan kementerian (dan) lembaga," ujarnya.

Dia mencontohkan, kebijakan ini jangan sampai menimbulkan biaya berlebih karena adanya penambahan operasional jam kerja.

"Misalnya, mengatur jumlah shift orang kerja, pada saat malam hari ada tambahan, biasanya kan setengah lima atau jam lima sudah dimatikan listrik, begitu ada tambahan jam otomatis biaya itu akan meningkat lagi tambah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Wacana pembagian jam kerja kantor terus digodok. Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pembahasan intens terus dilakukan bersama Polda Metro Jaya, KemenPAN-RB, dan pihak lainnya.

"Belum, masih dibahas antara tim KemenPAN, Polda, dan sektor terkaitnya," kata Chaidir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Chaidir menuturkan sejauh ini pembahasan bersama pemerintah pusat mengarah ke hal positif. Prinsipnya, menurut dia, upaya pengaturan jam ngantor ini diyakini mencegah terjadinya kemacetan.

Chaidir mengatakan, dalam kebijakan baru, akan diatur mengenai jam kerja hingga pembagian work from home (WFH) dan work from office (WFO). Yang jelas, kebijakan terbaru yang sedang digodok akan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

"Prinsipnya positif. Artinya, positif untuk melakukan pencegahan kemacetan dengan mengatur jam kerja seperti yang adanya WFH, kerja di kantor, itu udah dibagi persentasenya," jelasnya.

"Yang penting jumlah kerjanya itu sesuai dengan aturan, output-nya ada kemudian jam kerja yang diberlakukan oleh PermenPAN juga sama," sambungnya.

Kementerian-Pengusaha Disebut Telah Sepakat

Wacana pengaturan jam kerja kantor di DKI Jakarta terus digodok. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di Ibu Kota dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pihak.

"Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8).

(taa/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT