ADVERTISEMENT

Soal Kasus Mardani Maming, KPK Bicara Potensi TPPU dan Tersangka Korporasi

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 19 Agu 2022 21:03 WIB
Jejak Mardani Maming Hingga Jadi Tahanan KPK (Tim Infografis: Mindra Purnomo)
Mardani Maming (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

KPK memastikan bakal mengkaji penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga penetapan tersangka korporasi di perkara eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Maming dijerat KPK sebagai tersangka suap izin usaha pertambangan (IUP) kabupaten Tanah Bumbu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut hal itu terungkap usai KPK memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penggeledahan di berbagai perusahaan milik Maming. Ali menyebut para saksi juga didalami soal aliran dana dari perusahaan tersebut.

"Betul ya, kemarin kami melakukan penggeledahan mendapatkan dokumen, kemudian kami melakukan pemeriksaan saksi untuk menggali aliran-aliran dana di perusahan-perusahaan itu," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).

Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi/detikcom)

Karena itu, Ali memastikan KPK bakal mengkaji peluang soal TPPU hingga tersangka korporasi di perkara tersebut. Bahkan, Ali memastikan penyidikan yang tengah diusut KPK juga mengarah kepada dua hal itu.

"Nanti akan ditelusuri terkait dengan ini, apakah kemungkinan peluang TPPU-nya ada, termasuk korporasinya, tentu nanti ke sana arahnya," ucap Ali.

Adapun alasannya, kata Ali, Maming diduga melakukan perkara korupsi menggunakan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan miliknya. Namun, perusahaan itu bersifat fiktif.

"Karena memang sebagai mana sudah kami sampaikan, dugaan-dugaan korupsi perbuatannya ini kan kemudian ada menggunakan perusahaan-perusahaan afiliasi yang bahkan fiktif ya," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ali menyebut KPK bakal mengkaji soal pasal TPPU itu guna mengoptimalkan asset recovery dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK memastikan bakal menuntut Maming dengan denda uang pengganti.

"Karena, kami pastikan setiap penanganan perkara oleh KPK dalam rangka untuk memaksimalkan, mengoptimalkan asset recovery. Pasti penggunaan pasal TPPU kami gunakan, selain nanti persidangan memakai uang pengganti," tutup Ali.

Selanjutnya, soal pemeriksaan KPK terhadap saksi-saksi:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT