.webp)
Komentar Menko Polhukam Mahfud Md soal DPR diam di kasus Irjen Ferdy Sambo memunculkan polemik panjang. Komentar itu direspons keras Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryono (Bambang Pacul). Ujung-ujungnya muncul dua kubu yang seolah-olah mewakili pihak Mahfud dan DPR.
Pernyataan Mahfud Md soal DPR diam disampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV. Mahfud mempertanyakan reaksi DPR soal kasus Irjen Ferdy Sambo.
"Misalkan saya katakan, psikopolitisnya, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa... paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada, tuh," kata Mahfud, Minggu (7/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud Md kemudian menyinggung istilah 'mabes dalam mabes'. Mabes yang dimaksud adalah markas besar.
"Ini bagian psikopolitis, adanya mabes di dalam mabes, itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," ujar Mahfud Md.
Bambang Pacul merespons pernyataan Mahfud dengan sindiran tajam. Dia menyindir Mahfud dengan bicara 'menteri koordinator atau menteri komentator'.
Awalnya pimpinan komisi di bidang hukum ini memastikan pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah masa reses selesai. Pacul mengatakan pimpinan Komisi III DPR telah membahas jadwal rapat yang akan dilakukan setelah masa reses. Dia mengatakan isu penembakan Brigadir Yoshua, pembahasan RKUHP, hingga pembahasan anggaran akan menjadi prioritas.
Pacul kemudian menyinggung soal pernyataan Mahfud yang menyebut DPR diam terhadap kasus kematian Brigadir Yoshua. Pacul mengatakan, DPR, terutama Komisi III, sadar posisi.
"Kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?" kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).
Pacul pun mempertanyakan mengapa Mahfud kerap berkomentar dalam kasus Brigadir Yoshua. Pacul mengungkit saat Mahfud mengumumkan tersangka ketiga di kasus itu sebelum Polri mengungkap ke publik.
"Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III DPR, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lo, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," ujar Pacul.
Muncul Sahabat DPR
Di tengah panasnya adu komentar, muncul kritik terhadap Mahfud dari kelompok yang mengatasnamakan Sahabat DPR. Mereka mendesak Mahfud Md di-reshuffle.
"Tidak sepantasnya ucapan DPR diam keluar dari mulut Menkopolhukam. Saya malah balik tanya, apa yang sudah dibuat Pak Mahfud terhadap kasus ini?" ujar Koordinator SDI Bintang Wahyu Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (11/8).
Bintang menuding pernyataan Mahfud Md kontraproduktif dengan pengusutan kasus Ferdy Sambo.
"Menko Polhukam rajin menulis twit lewat akun Twitternya, termasuk kasus Brigadir J. Coba saja lihat Twitter beliau. Hampir semua persoalan di republik diresponsnya lewat twitter," kata Bintang.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga d'Mentor on Location: Main Kripto Ala Joko Crypto
Bintang mengklaim publik lebih suka jika Mahfud Md mengambil tindakan konkret ketimbang berkomentar. Dia kemudian mengungkit pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyindir Mahfud Md sebagai menteri komentator.
"Saya jadi miris membaca tanggapan Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang menyebut Menkopolhukam sebagai menteri komentator saat lembaganya disebut diam pada kasus Brigadir J," kata Bintang.
Bintang meminta kinerja Mahfud Md ditinjau ulang. "Sebaiknya Presiden meninjau kembali kinerja Menkopohukam. Kami tegaskan, Sahabat DPR meminta Presiden Jokowi me-reshuffle Mahfud Md sebagai Menkopolhukam," kata Bintang.
Mahfud Md menanggapi Sahabat DPR dengan santai. "Ya, tak apa-apa," katanya saat dihubungi, Kamis (11/8). Mahfud kembali memberi jawaban serupa ketika dimintai tanggapan lebih lanjut.
Sahabat Mahfud Laporkan Bambang Pacul ke MKD
Setelah muncul Sahabat DPR, muncul pula Sahabat Mahfud, yang melaporkan Bambang Pacul soal pernyataannya yang menyebut Mahfud 'Menteri Komentator'.
Dilihat detikcom, Senin (15/8/2022), pelaporan itu diterima MKD DPR. Pada poin pokok pengaduan tertulis pengaduan itu terkait penyataan Teradu yang menyebutkan Bapak Menko Polhukam sebagai 'Menteri Komentator'.
Pelapor, Ferry Harahap, menyayangkan pernyataan Bambang Pacul. Menurutnya, sesama pejabat negara selayaknya saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan khalayak.
"Kita sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Komisi III, Bapak Bambang Wuryanto, ini karena selayaknya sesama pejabat negara saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan kita semua," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (15/8).
Ferry mengatakan pihaknya sangat menyesali pernyataan Bambang Pacul tersebut. Menurut Ferry, rakyat Indonesia banyak mendapat informasi dari Mahfud melalui pemberitaan sehingga masyarakat mengetahui bentuk pengawasan dan koordinasi yang dilakukan Mahfud.
"Kami sangat menyesali kalimat tersebut, karena rakyat Indonesia banyak mendapatkan informasi dari Menko Polhukam melalui media, sehingga kita tahu apa yang terjadi sekaligus bentuk pengawasan dan koordinasi beliau terhadap kasus meninggalnya Brigadir J yang juga menjadi perintah Presiden untuk mengusut tuntas," tambahnya.
Ferry menekankan pihaknya tak turut campur pada ranah kasus yang sedang disorot. Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya menyayangkan ucapan Bambang Pacul tersebut.
"Kami tidak masuk dalam ranah kasus yang saat ini sedang disorot rakyat Indonesia ini, kami hanya menyayangkan ucapan beliau yang harusnya menjadi penyejuk bagi masyarakat," ujar Ferry.
Saksikan juga d'Mentor on Location: Main Kripto Ala Joko Crypto
