ADVERTISEMENT

Disdik DKI: Tak Ada Aturan Wajibkan Siswa Pakai Atribut Agama di Sekolah

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 23:25 WIB
Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMA Negeri 87, Jakarta, Jumat (8/4/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen sejak Kamis (7/4). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bakal memberikan sanksi tegas terhadap guru yang terbukti melakukan aksi intoleran di lingkungan sekolah. Disdik DKI menekankan tidak ada pasal yang mewajibkan pelajar memakai atribut keagamaan di sekolah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari 10 aduan dugaan aksi intoleransi yang dilaporkan oleh F-PDIP DPRD DKI Jakarta, beberapa di antaranya terkait laporan pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi.

"Jadi tidak ada pasal yang menyebutkan kata wajib, tapi dapat disesuaikan dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan," kata Sub Koordinator Humas dan Kerja Sama Antarlembaga Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Taga menjelaskan, terdapat dua regulasi yang mengatur soal penggunaan seragam dan atribut di sekolah. Aturan pertama ialah Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah dan Pergub DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.

Kebijakan itu kemudian disosialisasi Disdik DKI Jakarta melalui Surat Edaran Nomor 83/SE/2015 tentang Pakaian Dinas Bagi Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Pakaian Seragam Sekolah dan Olahraga bagi Peserta Didik. Dalam aturan itu, kata Taga, tak tercantum pasal yang mewajibkan pelajar untuk menggunakan atribut keagamaan saat di sekolah.

Atas hal ini, pihaknya bakal melakukan upaya mencegah aksi pemaksaan penggunaan atribut keagamaan. Pihaknya bahkan tak segan memberikan sanksi tegas terhadap pegawai di bidang pendidikan yang menjadi pelaku aksi intoleran.

"Untuk sanksi tegas nantinya juga berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI khususnya di bidang pendidikan," tegasnya.

Taga menyampaikan, kasus yang telah terbukti terjadi pelanggaran sudah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kasus terbaru saat ini masih didalami oleh tim.

"Namun dipastikan anak-anak tetap bersekolah," imbuhnya.

Simak selengkapnya pada halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT