ADVERTISEMENT

Syarief Hasan soal Usul TNI Tugas di Kementerian: Khianati Reformasi

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 12 Agu 2022 22:14 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti wacana revisi UU Nomor 34 tahun 2004. Adapun revisi ini menyangkut tentang TNI yang membuka ruang penempatan pejabat militer aktif di berbagai institusi kementerian/lembaga maupun institusi sosial politik lainnya.

Syarief menilai wacana ini bertentangan dengan Reformasi TNI. Di samping itu, wacana ini disebut dapat mengulang kesalahan dan kegagalan fungsi pertahanan era orde baru.

"Wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil tentu langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI," ujar Syarief dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

"Salah satu agenda dan amanat besar reformasi adalah menempatkan TNI sebagai alat utama sistem pertahanan. Membuka keran peran sosial politik TNI di institusi sipil sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi. Bahkan ini akan membuat bias fungsi pertahanan yang diemban oleh militer, apalagi tantangan global dalam menghadapi perang teknologi, asimetri, dan siber semakin nyata," imbuhnya.

Mengenai hal ini, politisi senior Partai Demokrat ini mengimbau agar peran dan fungsi TNI dipertajam/diperkuat. Sebab, ia menilai wacana ini kontraproduktif dan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

"Kita semua menyadari kedaulatan nasional kita acapkali terancam, kekayaan laut kita dijarah, tumpang tindih klaim wilayah NKRI oleh negara lain, serta kondisi alutsista yang masih tertinggal. Wacana pengembalian dwifungsi ABRI justru tidak sejalan dengan realitas yang kita hadapi," ungkapnya

"Saya kira yang terpenting penguatan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Energi militer haruslah difokuskan sepenuhnya di sana, jangan justru membuat bias menjadikan militer memerankan fungsi sosial politik," imbuh Syarief.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini pun menambahkan wacana revisi UU TNI merupakan hal yang tidak krusial dan tidak kontekstual. Mengingat ada isu strategis dan utama lainnya yang perlu didorong. Beberapa di antaranya yakin, pemenuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesejahteraan prajurit, penegakan kedaulatan wilayah NKRI terutama di wilayah terdepan dan terluar, serta peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi perang asimetris.

"Saya mendukung segala bentuk penguatan fungsi pertahanan dalam kerangka menegakkan kedaulatan NKRI, tetapi bukan dengan cara mengembalikan peran militer dalam kehidupan sosial politik. Merevisi UU TNI dengan maksud menempatkan perwira aktif di institusi kementerian/ lembaga sipil adalah langkah mundur yang harus ditolak. Dan saya bersyukur mendengar bahwa Presiden Jokowi menolak usulan revisi UU No 34 tersebut," katanya.

Syarief menambahkan Kementerian Pertahanan memiliki banyak perwira dengan kapasitas dan integritas tinggi. Sayangnya, mereka memiliki ruang sempit sehingga tidak memiliki jabatan dan jenjang yang terbatas.

Menurutnya, persoalan ini perlu diselesaikan di internal TNI AD, namun bukan melalui wacana kebijakan yang justru mencederai semangat reformasi TNI AD.

"Apabila perwira TNI AD yang masih aktif tersebut ingin berkarier di jabatan sipil/politik, maka pilihannya adalah mundur terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur oleh Undang Undang TNI No 34 tahun 2004, bukan dengan merevisi undang-undang tersebut," tutup Syarief.

Luhut Usul TNI Masuk Kementerian, Klik halaman selanjutnya >>>

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT