Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan bahwa perwira TNI aktif bisa ditempatkan di kementerian. Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai usulan Luhut mengancam demokrasi dan kemunduran terhadap reformasi di tubuh TNI.
"Usulan tersebut justru kontradiktif dengan upaya reformasi TNI, sebab melibatkan kembali TNI ke urusan sipil sama saja dengan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru," kata peneliti senior dari Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, Jumat (12/8/2022).
Al Araf menuturkan, pada era Orba, TNI turut campur dalam urusan sosial dan politik. Dia berpendapat kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas utama di bidang pertahanan.
"Di masa lalu, TNI (dahulu ABRI) tidak hanya terlibat dalam urusan pertahanan, tetapi juga ikut campur dalam urusan sosial-politik. Alhasil, struktur pemerintahan sipil di pusat maupun di daerah serta di parlemen banyak diisi oleh militer aktif, yang tentu berpotensi mempengaruhi profesionalitasnya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai alat negara bidang pertahanan," ujar Al Araf.
Al Araf melanjutkan, wacana perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil juga dinilai bertolak belakang dengan agenda reformasi. Al Araf menyampaikan, jika wacana tersebut terealisasi, negara gagal melanjutkan amanat reformasi.
"Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil merupakan bentuk pengingkaran terhadap agenda reformasi, sebab mencabut doktrin dwifungsi ABRI justru merupakan salah satu agenda penting dari agenda reformasi 1998," ujarnya.
"Jika agenda itu terus dilakukan pemerintah, maka hal itu menunjukkan ketiadaan komitmen dan kegagalan pemerintah dalam melanjutkan amanat reformasi yang telah berhasil menghapuskan doktrin dwifungsi ABRI," lanjut Al Araf.
Simak 7 poin pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil selengkapnya di halaman berikutnya.
