Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Pemprov DKI buntut laporan ada sekolah negeri yang memaksa siswi muslim menggunakan jilbab. Pihak Pemprov DKI yang dipanggil ialah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Uus Kuswanto.
Pemanggilan itu dikonfirmasi oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Rencananya, rapat diadakan pada Rabu (10/8/2022) pukul 13.30 WIB.
"Iya, betul (pemanggilan) besok," kata Gembong saat dimintai konfirmasi, Selasa (9/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gembong mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan seputar dugaan diskriminasi pelajar di sekolah Jakarta. Dia mengatakan F-PDIP hendak meminta klarifikasi kepada Pemprov DKI terhadap laporan itu.
"Karena ada keluhan masyarakat, kita mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat itu, benar nggak seperti itu. Kita kan harus klarifikasi, jangan sepihak. Kan kita nggak boleh bicara sepihak," jelasnya.
Dia mengatakan F-PDIP bakal mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan. Dia menyebut aduan diskriminasi banyak datang dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
"Peran dinas bagaimana, untuk bisa melakukan monitoring terhadap hal-hal seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mendapat laporan adanya SD di Jakbar dan SMP di Jaksel yang memaksa siswi memakai jilbab. Ragam versi dugaan siswi dipaksa berjilbab mencuat.
Ima menerima laporan adanya siswi dipaksa berjilbab saat hendak memberikan seragam ke sejumlah siswa-siswi. Ima merasa heran saat stafnya membelikan seragam panjang untuk sekolah negeri di Jakarta.
"Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," ujar Ima kepada wartawan, Selasa (2/8).
Dalam kunjungan ke sekolah SD di Jakbar itu, Ima menanyakan kepada wali murid soal seragam panjang untuk murid. Dari penjelasan wali murid, para siswi diwajibkan mengenakan seragam panjang.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Sekda DIY Minta Kasus Jilbab SMAN 1 Banguntapan Tak Melebar':
Selain itu, Ima menerima laporan SMP negeri di Jaksel memaksa siswi mengenakan jilbab. Ima menyebut ada intimidasi terhadap murid.
"Kalau sekolah yang lain itu kan berdasarkan mereka chat WA ke saya, tapi mereka masih minta dilindungi, jangan sampai nanti ada anaknya jadi di-bully atau apa. Yang pasti sekolah nggak berani instruksi secara tertulis, tetapi di sini murid-murid diintimidasi," kata Ima.
"Contoh, kebetulan tim saya cerita adiknya dipaksa pakai kerudung, padahal dia nggak mau pakai kerudung dan sudah beli seragam yang biasa akhirnya dipaksa. Jadinya beli seragam lagi gitu. Kalau yang dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, satu sisi saya tanya, ini diperintahkannya secara apa? Secara lisan," lanjutnya.
Disdik DKI Tegaskan Tak Ada Sekolah Negeri Paksa Siswi Berjilbab
Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan pihaknya telah mengecek ke sekolah setelah mendengar kabar siswi SD negeri di Jakbar dipaksa mengenakan jilbab. Hasilnya, kata dia, tidak ada pemaksaan.
"Sekolah tidak ada yang umumkan, guru juga tidak ada yang umumkan. Guru itu ngomong ke murid, 'Besok hari Rabu, kan Pramuka', guru itu ngomongnya ke murid 'Nak, kalau Pramuka, jangan lupa, kalau besok Rabu pakai Pramuka ya'. Kemudian 'Kalau pakai jilbab, yang matching dengan Pramuka warna cokelat', sudah, gitu doang," kata Purwosusilo kepada wartawan, Selasa (2/8) malam.
Dia menjelaskan soal laporan pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi di SMP negeri di Jaksel. Purwosusilo mengatakan pihaknya telah menemui keluarga dari siswi SMP tersebut untuk berkomunikasi.
Hasilnya tidak ditemukan adanya pemaksaan terhadap siswi SMP negeri untuk memakai jilbab. Purwosusilo mengatakan pihak sekolah juga tidak pernah memaksa siswi memakai jilbab.
"Kakak anak itu juga menyadari 'Sebetulnya tidak begitu, Pak'. Jadi kalau yang di SMP itu tidak ada sekolah memaksa (siswi pakai jilbab), tidak ada. Jadi, di sekolah tidak ada menyampaikan memaksa menggunakan jilbab kepada muslimah pun, apalagi yang muslim, tidak disinggung sama sekali," ujarnya.