ADVERTISEMENT

PKB Bela Anies Dikritik PDIP, Usul Pergub Penggusuran Era Ahok Dilanjut

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 09 Agu 2022 06:55 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas
Hasbiallah Ilyas (Foto: Dok. DPRD DKI)
Jakarta -

PDIP DKI Jakarta mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemintaan pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta membela Anies.

Ketua Fraksi PKB/PPP DKI Jakarta Hasbilallah Ilyas menilai kritikan PDIP itu bersifat politis. Hasbiallah menilai Anies Baswedan tidak terkesan lip service seperti yang dituduhkan PDIP.

"Oh tidak, saya tidak sependapat dengan PDIP itu, terlalu politis dia bicara seperti itu, kalau saya murni kinerja. Kalau menurut saya tidak sepakat juga PDIP bilang seperti itu, hanya lipstik atau macam-macam itu," kata Hasbiallah kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Menurut Hasbiallah, Ibu Kota Jakarta memang tidak bisa terhindar dari penggusuran. Asalkan, kata dia, rakyat yang tergusur itu diberikan solusi.

"Memang di Ibu Kota, kota besar itu tidak bisa terelakkan dari penggusuran. Untuk penataan, kecuali kita bukan Ibu Kota, kecuali Pemprov tidak memberikan solusi, ini kan memberikan solusi," kata dia.

"Kalau Jakarta mau tertata rapi, kalau Jakarta mau bersaing dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Kecuali penggusuran itu tidak memberikan solusi, kan diberikan solusi, pembangunan rumah susun berapa banyak," tuturnya.

Sehingga, menurut Hasbiallah, Pergub yang terbit di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal penggusuran itu baiknya dilanjutkan. Dia menyebut anggaran untuk relokasi ke rusun bagi warga yang digusur cukup besar.

"Dilanjutkan aja Pergub Pak Ahok, gubernur yang lalu toh Pak Anies tinggal 2 bulan lagi kok selesai. Yang terpenting begini, dikasih solusi, kecuali tidak dikasih solusi, anggaran tidak sedikit loh pembangunan rumah susun, bukan sedikit loh, sangat banyak, triliun," jelasnya.

Seperti diketahui, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi terkait permintaan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

"Ya nanti dievaluasi dulu saja apakah dicabut, apakah tidak, sedang diproses," kata dia kepada wartawan saat dihubungi via telepon, Senin (8/8).

Simak juga video 'Anies: Tak Selamanya Polarisasi Adalah Perpecahan':

[Gambas:Video 20detik]



Selengkapnya pada halaman berikut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT