PKB Bela Anies Dikritik PDIP, Usul Pergub Penggusuran Era Ahok Dilanjut

Jakarta -

PDIP DKI Jakarta mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemintaan pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta membela Anies.

Ketua Fraksi PKB/PPP DKI Jakarta Hasbilallah Ilyas menilai kritikan PDIP itu bersifat politis. Hasbiallah menilai Anies Baswedan tidak terkesan lip service seperti yang dituduhkan PDIP.

"Oh tidak, saya tidak sependapat dengan PDIP itu, terlalu politis dia bicara seperti itu, kalau saya murni kinerja. Kalau menurut saya tidak sepakat juga PDIP bilang seperti itu, hanya lipstik atau macam-macam itu," kata Hasbiallah kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hasbiallah, Ibu Kota Jakarta memang tidak bisa terhindar dari penggusuran. Asalkan, kata dia, rakyat yang tergusur itu diberikan solusi.

"Memang di Ibu Kota, kota besar itu tidak bisa terelakkan dari penggusuran. Untuk penataan, kecuali kita bukan Ibu Kota, kecuali Pemprov tidak memberikan solusi, ini kan memberikan solusi," kata dia.

"Kalau Jakarta mau tertata rapi, kalau Jakarta mau bersaing dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Kecuali penggusuran itu tidak memberikan solusi, kan diberikan solusi, pembangunan rumah susun berapa banyak," tuturnya.

Sehingga, menurut Hasbiallah, Pergub yang terbit di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal penggusuran itu baiknya dilanjutkan. Dia menyebut anggaran untuk relokasi ke rusun bagi warga yang digusur cukup besar.

"Dilanjutkan aja Pergub Pak Ahok, gubernur yang lalu toh Pak Anies tinggal 2 bulan lagi kok selesai. Yang terpenting begini, dikasih solusi, kecuali tidak dikasih solusi, anggaran tidak sedikit loh pembangunan rumah susun, bukan sedikit loh, sangat banyak, triliun," jelasnya.

Seperti diketahui, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi terkait permintaan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

"Ya nanti dievaluasi dulu saja apakah dicabut, apakah tidak, sedang diproses," kata dia kepada wartawan saat dihubungi via telepon, Senin (8/8).

Simak juga video 'Anies: Tak Selamanya Polarisasi Adalah Perpecahan':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya pada halaman berikut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kemudian mempertanyakan kenapa permintaan itu baru muncul di akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. Dia lalu menyinggung janji Anies soal penggusuran.

"Wacana Pencabutan Pergub 207/2016 baru muncul pada akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Anies Baswedan padahal itu merupakan janji yang sudah lama disampaikan, hal ini mengesankan sebagai lip service semata yang dilakukan oleh Anies Baswedan karena tidak mampu menepati banyak janji yang sudah diucapkan," kata Dwi Rio kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

Menurut Dwi Rio, Pergub tentang penggusuran yang dikeluarkan di era Basuku Tjahaja Purnama (Ahok) itu muncul sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Menurutnya, setelah Perpres itu turun, harusnya Pemprov DKI mengikuti Perpes itu.

"Artinya tentang pencabutan pergub bukan sekedar wacana lagi hari ini tapi mesti menjadi eksekusi. Toh setiap peraturan harus ada update situasi kondisisinya alias dinamis. Tahun 2016 kan belum terbit Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria," kata dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya