ADVERTISEMENT

Koalisi Rakyat Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran Paksa

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 04 Agu 2022 12:19 WIB
Koalisi Rakyat Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran Paksa (Wilda/detikcom)
Koalisi Rakyat Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran Paksa (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka guna menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

"Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran ("KRMP") mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak," kata perwakilan KRMP, Jihan Fauziah Hamdani, di Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022).

Jihan menerangkan, sejatinya, pada 6 April lalu, pihaknya sudah melakukan audiensi dan bertemu dengan Anies perihal permohonan pencabutan Pergub 207 itu. Pertemuan itu, kata Jihan, menghasilkan kesepakatan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan review dan membahas Pergub DKI 207/2016 bersama dengan biro hukum.

"Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP telah mengirimkan surat Nomor : 01/SK.KRMP/II/2022 perihal Permohonan Pencabutan Pergub DKI 207/2016, hingga pada 6 April 2022, KRMP telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI," ujar Jihan.

"Pada pertemuan tanggal 6 April 2022 tersebut dihasilkan kesimpulan dan kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan review dan membahas Pergub DKI 207/2016 bersama dengan biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan KRMP," sambungnya.

Tak hanya itu, kata Jihan, Pemprov DKI juga saat itu mengaku akan melakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa sampai keputusan terkait Pergub DKI 207/2016 itu diputuskan. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemprov DKI terkait permohonan pencabutan Pergub 207.

"Serta melakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa sampai dengan ada keputusan terkait Pergub DKI 207/2016 diputuskan. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan maupun tindakan faktual yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas pencabutan Pergub DKI 207/2016," ujar Jihan.

Jihan dan beberapa koalisi akhirnya mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemprov DKI Jakarta hari ini. Apabila tak kunjung ada audiensi, pihaknya bersama warga korban penggusuran akan melakukan aksi di depan Balai Kota DKI.

"Yang pasti yang kami minta audiensinya kami jadwalkan di Kamis depan, kalau tidak ada respons setelah kami follow up, kami bisa jadi merencanakan aksi, untuk menuntut adanya pencabutan pergub ini, karena ini bukan hal yang harus dianggap sebelah mata, lagi-lagi warga Jakarta harus kehilangan rumahnya begitu aja tanpa prosedur dan pergub ini sangat bermasalah. Tentu kami libatkan, makanya kalau misalnya dari koalisi rakyat ini yang tergabung ada sekitar 57 kampung dan terbagi dengan mahasiswa juga, itu pasti kami libatkan untuk hadir, sebagai bentuk representatif yang menjadi korban warga langsung," papar dia.

Lihat juga video 'LBH Jakarta: Semasa Kepemimpinan Anies, Tetap Ada Penggusuran Paksa!':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT