Pemprov DKI Jakarta tengah mengevaluasi permintaan cabut Pergub Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Anggota Komisi A DPRD DKI fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Pemprov melibatkan Komnas HAM dalam evaluasi itu.
"Sebelum ini diputuskan saya harap melibatkan masyarakat secara aktif maupun juga dilibatkan Komnas HAM ya, kemudian juga stakeholder yang ada untuk bekerjasama untuk mendiskusikan apakah Pergub ini di Nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban dan penguasaan tanah ini perlu dikaji ulang, apakah perlu diubah atau tidak," kata Jupiter kepada wartawan, Senin (8/8/2022).
Jupiter menilai dalam persoalan penggusuran lahan, banyak ditemukan permasalahan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, menurutnya, Komnas HAM perlu dilibatkan dalam evaluasi terkait permintaan pencabutan Pergub ini.
"Karena banyak yang terjadi ketika penggusuran itu dilakukan dan banyak penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran HAM yang terjadi, dengan kekerasan kemudian juga dengan kepentingan dan kewenangan yang sepihak. Banyak pelanggaran hak asasi manusialah ketika dilakukan penggusuran itu," katanya.
Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta diharapkan memberikan penjelasan kepada DPRD terkait permasalahan ini. Jupiter juga berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dilibatkan.
"Tentu kita harus melihat dan mendengar sudut pandang dari biro hukum, dari BPN, dari stakeholder yang ada lah harus duduk bersama berdiskusi untuk merangkum terkait perubahan Pergub ini," jelasnya.
"Ini harus dievaluasi dan duduk bersama dengan DPRD untuk sebelum diambil keputusan. Kita duduk bersama untuk mengkaji terkait dengan kendala maupun pasal-pasal yang diatur dalam Pergub itu," sambungnya.
Nilai Tak Bisa Dicabut Tahun Ini
Jupiter mengatakan Pergub soal penggusuran itu tidak bisa dicabut tahun ini. Jupiter pun memberikan alasan terkait Pergub tak bisa dicabut itu.
"Menurut saya Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, yang dikeluarkan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa serta merta dicabut tahun ini. Karena Pergub Nomor 207 Tahun 2016 belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi sehingga belum bisa dicabut tahun 2022. Tidak bisa tahun ini dicabut, harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam program penyusunan Pergub Tahun 2023," katanya.
Dia menilai pencabutan Pergub itu harus ada perencanaan. Karena itu, Jupiter meminta semua pihak terkait dilibatkan mengenai evaluasi Pergub ini.
"Menurut pandangan saya untuk mencabut atau menyusun Pergub itu memang harus ada perencanaannya. Dan harus duduk bersama menerima masukan dari masyarakat, yang akan dikaji dalam evaluasi Pergub tersebut," kata dia.
Lihat juga video 'LBH Jakarta: Semasa Kepemimpinan Anies, Tetap Ada Penggusuran Paksa!':
Selengkapnya pada halaman berikut.
