ADVERTISEMENT

Ombudsman RI Minta Kemendagri Tindaklanjuti Temuan soal Pj Gubernur

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 04 Agu 2022 17:52 WIB
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti 3 poin temuan maladministrasi terkait proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Sebab, Ombudsman menilai belum ada tindak lanjut dari Kemendagri usai 2 pekan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman itu.

"Kita memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan respon dan menindaklanjuti poin-poin baik temuan maladministrasi maupun tindakan korektif yang kita sudah terangkan," kata anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam diskusi penunjukan Pj kepala daerah pascarekomendasi Ombudsman, yang disiarkan virtual di YouTube Perludem, Kamis (4/8/2022).

"Jadi kita punya waktu 18 Juli sampai dengan hari 30 hari hari kerja, hari kerja bukan 18 Agustus karena hitungannya hari kerja bukan kalender biasa, mungkin sekitar tanggal 20-an kita akan melihat batas waktunya," imbuhnya.

Setelah waktu 30 hari itu, Ombudsman dapat menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR apabila tindak lanjut dari terlapor, yakni Mendagri, dinilai tidak memuaskan.

"Nah rekomendasi ini isinya terkait dengan pernyataan kesalahannya apa dan tindakan yang harus diambil, dan itu sudah tidak lagi ke terlapor, tapi ke atasannya terlapor dalam hal ini kalau Mendagri tentu atasannya kepada Pak Presiden dan tembusannya kepada DPR," imbuhnya.

Robert menyoroti pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan Kemendagri saat ini seolah-olah sama dengan pengangkatan pejabat dalam jabatan administrasi biasa yang bahkan disamakan dengan pengangkatan Plt atau Pjs yang durasinya singkat seperti 2 bulan, 3 bulan sesuai dengan lamanya masa kampanye. Namun tahun ini durasi pemerintahan Penjabat kepala daerah itu bisa 1 atau bahkan 2 tahun lebih, tetapi dilakukan dengan cara yang kurang transparan maupun demokratis, sedangkan kewenangan Pj kepala daerah hampir sama dengan kepala daerah definitif.

"Kemendagri sangat sulit memahami bahwa proses pengangkatan penjabat ini harus terbuka prosesnya, transparan, dan juga partisipatif. Transparan artinya publik harus tahu kenapa seseorang diangkat menjadi Penjabat kepala daerah di suatu tempat," katanya.

Robert mengatakan sore ini Sekjen Kemendagri akan ke kantor Ombudsman untuk menyampaikan progres atas LAHP Ombudsman, Ombudsman terbuka apabila Kemendagri menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan. Nantinya dokumen tanggapan dari Kemendagri akan menjadi bagian yang perlu Ombudsman cermati dalam rangka penyusunan rekomendasi apabila nanti akan berujung rekomendasi.

Robert mengatakan saat ini Ombudsman belum membahas tentang rekomendasi. Namun, Ombudsman akan melakukan pendekatan persuasif, serta mencari jalan penyelesaian bersama dengan pihak terlapor terkait tantangan, apa yang masih perlu dibantu.

Meski begitu, Robert mengaku mendapat informasi saat ini Kemendagri telah menyurati Ketua DPRD di sejumlah daerah yang akan mengangkat Penjabat kepala daerah untuk menyampaikan usulan calon Pj kepala daerah. Tadinya DPRD tidak dilibatkan mengusulkan nama-nama calon Pj kepala daerah, tetapi, kata Robert, kini Ketua DPRD sejumlah daerah telah diminta mengusulkan 3 nama.

"Tadinya tidak ada sama sekali, dia (Kemendagri) sudah meminta DPRD melalui ketua DPRD-nya menyampaikan paling tidak 3 nama usulan. Ini sudah kita peroleh surat-surat yang ada," ujarnya.

Simak halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Untung Rugi Penunjukan Pj Kepala Daerah oleh Kemendagri':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT