ADVERTISEMENT

Mendagri Mungkin Tak Tunjuk Pj Kepala Daerah TNI/Polri Aktif Lagi

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 16 Jun 2022 14:18 WIB
Apresiasi Pemda, Mendagri Siap Kawal Realisasi APBD 2021
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait polemik penunjukan Brigjen Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Pengangkatan Brigjen Chandra menjadi PJ Bupati itu menimbulkan polemik lantaran berasal dari TNI/Polri aktif.

Namun Tito mengaku penunjukan tersebut berdasarkan kebutuhan figur yang dinilai mampu menyelesaikan konflik di lapangan. Selanjutnya dari sisi peraturan, Tito mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menkopolhukam, MenpanRB, Kepala BKN, Panglima TNI, Kapolri hingga berkonsultasi dengan MK. Hasil diskusi itu kriteria Penjabat kepala daerah dapat diisi dari kalangan anggota Polri atau TNI aktif yang menjabat sebagai JPT Madya di instansi pemerintah.

"Termasuk kita sudah melakukan konsultasi kepada MK, prinsipnya sepanjang dia pejabat tinggi madya pratama baik dari TNI itu ada pengecualian, itu jangan dibaca satu pasal harus pensiun mengundurkan diri, itu ayat 1 UU 34 tahun 2004 tentang TNI," kata Tito, di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (16/6/2022).

"Ada ayat duanya, pengecualian di 10 rumpun jabatan, saya masih ingat 10 itu, satu Polhukam, Pertahanan Negara Kemenhan, badan ada 4 Badan SAR, Badan Sandi, Intelijen Negara, Narkotika nasional, Lemhanas, Wantannas Setmilpres, Mahkamah Agung, 10, sepanjang dia menjabat madya atau pratama di 10 itu secara hukum boleh untuk menjadi kepala daerah," sambungnya.

Akan tetapi seiring dengan adanya masukan dari masyarakat sipil, Tito mengaku pemerintah mempertimbangkan untuk tidak lagi mengangkat penjabat kepala daerah dari kalangan TNI dan Polri aktif.

"Tapi dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham, kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan mengajukan dari TNI dan Polri aktif," katanya.

Kembali lagi ke alasan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Menurut Tito penunjukan sosok Andi karena dinilai menjadi sosok yang dapat menyelesaikan konflik di lokasi, selain itu penunjukan figur Andi juga melalui diskusi bersama gubernur.

"Makanya untuk Seram Bagian Barat ini saya diskusi sama Pak Guberbur (dalam rapat Tim Penilai Akhir), harus diisi figur yang bisa atasi konflik, karena kebutuhan penyelesaian konflik," ujarnya.

Sebab menurut Tito, di daerah Kabupaten Seram itu terdapat potensi konflik batas desa, sebelumnya sempat terjadi konflik yang 'hampir meledak' di Desa Loki, kemudian di di Maluku Tengah di Pulau Haruku terdapat konflik hingga menyebabkan ratusan rumah terbakar. Oleh karena itu ditunjuk sosok yang dinilai dapat mengatasi konflik tersebut.

"Kewenangan atau tugas Penjabat Bupati sangat penting karena kunci dia ini masalah batas desa ini. Oleh karena itu kemarin kita minta, kalau bicara konflik pro aktif maka figur tepat adalah figur intelijen karena intel berpikirnya pro aktif, memetakan, mediasi menyelesaikan sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN, dan BIN memeberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng karena Sulteng sendiri Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik maka diberi penugasan
Jadi karena kebutuhan waktu itu," tuturnya.


Mendagri Bakal Tunjuk PJ Kepala Daerah dari Kalangan Sipil

Tito mengatakan berdasarkan masukkan dari masyarakat sipil, maka ke depan pemerintah akan mengajukan PJ kepala daerah dari kalangan sipil.

"Kita melihat ke depan, kita, dari hasil rapat Menkopolhukam, keinganan seperti itu, kita juga menghargai civil society jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," tuturnya.

Lihat juga video 'Penjelasan Mahfud Md soal TNI-Polri Boleh Jadi Pj Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT