ADVERTISEMENT

Menko PMK Serahkan ke Polisi Jika Ada Kelalaian soal Beras Banpres Dikubur

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 17:30 WIB
Beras Depok
Foto: Dwi Rahmawati/detikcom
Jakarta -

Menko PMK Muhadjir Effendy menyerahkan sepenuhnya ke polisi jika ada dugaan kelalaian di balik penemuan bantuan presiden (banpres) beras berkarung-karung yang dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kelalaian yang dimaksud Muhadjir, jika beras tersebut tidak rusak, seharusnya dibagikan ke masyarakat.

"Kalau lalai bukan domain kita ya, jadi perkara pidana kan. Kalau ternyata itu memang mestinya hak masyarakat dan dia nggak mau dibagikan, lain lagi," kata Muhadjir kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Namun, jika beras banpres itu rusak, Muhadjir mengatakan, memang hal itu tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Menurut Muhadjir, langkah tidak memberikan beras rusak itu ke masyarakat tersebut sudah benar.

"Tapi kalau dia mengklaim itu beras rusak yang waktu itu nggak boleh dibagikan kepada masyarakat, itu sudah benar. Soal apakah dia dibuang atau dipakai pakan ayam atau ditimbun, itu urusan dia," ujar Muhadjir.

"Apakah itu salah atau tidak, itu juga bukan urusan kami, nanti biar pihak aparat yang menelisik. Tapi sekali lagi, kalau itu betul-betul beras rusak yang mau dibagi dan kemudian dia nggak bagikan, itu sudah benar. Memang harus gitu," sambung dia.

Muhadjir mendukung jika beras yang dikubur itu memang beras rusak agar tidak disalurkan ke masyarakat. Sebab, jika beras banpres yang rusak itu dibagikan ke masyarakat, hal itu bakal menimbulkan masalah yang kompleks.

"Karena untuk perusahaan saya kira kan yang penting, dia paling aman. Yang kedua, tidak mengeluarkan biaya banyak, mungkin ditimbun itu cara dia paling murah dan aman untuk dia tidak perlu repot-repot," imbuh Muhadjir.

Beras Banpres

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan mengenai istilah beras banpres yang disalurkan kepada masyarakat. Beras banpres itu merupakan jaring pengaman sosial di sektor pangan dan dipasok dari Bulog.

"Kenapa Bulog, karena Bulog sendiri waktu itu sudah mengalami over, di gudang-gudangnya mengalami penumpukan dan kemudian akan segera disusul panen raya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan, sudah ini bantuannya di samping dalam bentuk uang juga ada yang dalam bentuk beras untuk Jabodetabek, terbatas untuk Jabodetabek waktu itu," beber Muhadjir.

Menurut Muhadjir, beras banpres itu bersumber dari dana ekstra BUN (Bendahara Umum Negara). Muhadjir yang ditugasi presiden untik menjadi koordinator penyaluran beras tersebut.

"Maka itu disebut bantuan presiden, bukan bansos, kalau bansos kan sudah teralokasikan di kemensos. Kemudian, yang diminta untuk menjadi koordinator waktu itu saya ditugasi pak presiden untuk langsung kemenko PMK ikut bersama-sama kemensos, pemerintah daerah, untuk mengawal penyalurannya itu," ujar Muhadjir.

Penjelasan JNE

Pihak JNE sebelumnya buka suara terkait temuan berkarung-karung beras bantuan sosial (bansos) di tanah lapang wilayah Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Beras yang dikubur disebut sudah sesuai dengan prosedur.

VP of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi mengatakan temuan beras bansos di Depok merupakan barang rusak. Disebut Eri tak ada pelanggaran di sana.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak," papar Eri dalam keterangan resminya, Minggu (31/7/2022).

Eri mengatakan tindakan itu sudah sesuai perjanjian antara kedua pihak. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengikuti hukum yang berlaku apabila diperlukan.

"Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak. JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," sambungnya.

(knv/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT