.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali melempar serangan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dianggapnya telah menipu rakyat dan mengganggu kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataannya itu lantas memancing serangan balik dari parpol-parpol KIB, yakni Golkar, PAN dan PPP.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily merespons pernyataan Fahri. Ace menilai analisis Fahri dangkal atas pernyataannya itu.
Ace mulanya menyoroti pernyataan Fahri soal menteri-menteri yang juga menjabat sebagai pimpinan parpol di KIB. Ace memastikan 3 ketum parpol KIB memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia harusnya tahu bahwa ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIB ini semua sebagai pembantu Presiden. Pak Airlangga, Ketum Golkar, merupakan Menko Perekonomian. Pak Zulhas, Ketum PAN, juga baru diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Pak Suharso, Ketum PPP, Menteri Bappenas RI," kata Ace kepada wartawan, Minggu (31/7/2022).
"Kita memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan pemerintahan Presiden Jokowi karena kami merupakan bagian dari pemerintahan ini. Karena itu, kami pasti akan bersungguh-sungguh menjaga kinerja pemerintahan agar sesuai dengan harapan Presiden dan rakyat Indonesia," lanjut dia.
Ace meminta Fahri agar tak banyak bicara soal KIB. Lantaran menurutnya Fahri tak banyak tahu soal perkembangan yang terjadi di KIB.
"Fahri Hamzah ini seharusnya nggak usah banyak bicara soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) karena dia tidak tahu sama sekali soal koalisi ini dan perkembangannya," tutur dia.
Ace menilai pernyataan Fahri memperlihatkan analisis yang dangkal. Dia pun meminta Fahri fokus mengurus partainya agar lolos ke parlemen dalam Pemilu 2024.
"Jadi pernyataan Fahri Hamzah ini jelas analisanya dangkal. Lebih baik dia urus partainya supaya lolos dalam Pemilu 2024 nanti," katanya.
Demikian pula dari PAN. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menilai pernyataan Fahri keliru. Dia menjelaskan pihaknya berkoalisi lebih dini agar lebih terbuka kepada masyarakat.
"Apa yang disampaikan Bang Fahri ya keliru, ya, karena kami insyaAllah tidak pernah menipu rakyat gitu, lo. KIB dibentuk dalam rangka mempersiapkan kontestasi 2024 lebih awal dan tentu justru membuat kami lebih terbuka kepada rakyat, tidak main di last minute. Jadi kalau dari awal masyarakat lebih tahu kalau PAN, Golkar, PPP itu berkoalisi dan prosesnya panjang dan bisa saling memperkuat satu sama lain termasuk lebih serius dalam menyiapkan pasangan calon yang akan diusung di 2024," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (31/7/2022).
Yandri menerangkan saat ini belum memasuki tahapan proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diusung koalisi partai. Meskipun begitu, Yandri mengatakan pihaknya telah sepakat berkoalisi untuk mematangkan kerja sama politik.
Yandri lantas menyinggung Gelora yang belum berkoalisi. Sambil berkelakar, dia mengatakan bakal mengajak Gelora bergabung KIB.
"Nah memang sekarang belum proses pendaftaran ke KPU. Jadi Bang Fahri keliru juga. Sekarang belum tahapan itu gitu, lo. Kan ada tahapan nanti pasangan capres dan cawapres itu di pertengahan 2023, tapi proses untuk saling memahami kemudian membangun koallisi itu penting dari awal," kata Yandri.
"Itu mungkin karena Gelora belum diajak, nanti insyaAllah kami ajaklah Gelora," lanjutnya.
Lebih lanjut, Yandri menuturkan reshuffle kabinet tidak ada kaitan dengan KIB. Dia menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden.
"Kemudian dikaitkan dengan reshuffle, nggak juga ya, karena Bang Fahri tahu juga itu hak prerogatif presiden. Tidak ada kaitan dengan yang lain-lain. Jadi itu kebutuhan presiden mengganti dan memindahkan posisi menteri dari posisi awal ke yang lain, itu biasa. Sebelum ada KIB juga sudah sering ada reshuffle. Jadi keliru kalau seolah-olah reshuffle itu karena ada KIB," kata Wakil Ketua MPR itu.
Selain itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani pun menyentil balik Fahri. Arsul mengatakan sedang berfantasi soal tudingan itu.
Menurut Arsul, pihak yang paling mengetahui soal keberadaan KIB mengganggu kinerja kabinet yaitu Jokowi dan kabinet secara keseluruhan. Arsul lantas menganggap komentar Fahri seperti orang yang sedang berfantasi.
"Bang Fahri Hamzah sedang berfantasi itu. Lha, Pak Jokowinya saja tidak berkesimpulan seperti itu. Yang paling tahu apakah sikap politik 3 ketum parpol itu mengganggu kinerja mereka sebagai menteri atau tidak itu ya Presiden atau kabinet secara keseluruhan," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (31/7/2022).
"Kalau yang bersuara adalah mereka yang di luar pemerintahan maka suara mereka tak ubahnya seperti orang yang sedang berfantasi, membuat karangan," lanjutnya.
Simak pernyataan dan argumentasi di balik serangan Fahri di halaman berikut.
Simak Video: Fahri Hamzah Nilai KIB Ganggu Kinerja Kabinet Jokowi
Pernyataan dan Argumentasi di Balik Serangan Fahri
Sebelumnya, Fahri Hamzah menganggap KIB telah menipu rakyat dan tidak berguna. Dia mengatakan KIB juga mengganggu kinerja kabinet Presiden Jokowi.
Fahri Hamzah awalnya mengatakan KIB itu harus terang-terangan soal pembentukannya kepada publik. Menurutnya, PAN, PPP, atau Golkar masih mempersiapkan satu nama capres yang sebenarnya.
"Harus ada kejujuran kita untuk mengakui kita ini lagi ngapain sebenarnya, supaya publik juga tidak tertipu bahwa koalisi tidak ada gunanya sampai dia didaftarkan di KPU. Jadi kalau dia tidak didaftarkan di KPU, itu artinya masih bohong," kata Fahri dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).
Selanjutnya, Fahri beranggapan pembentukan KIB ini berkaitan dengan kocok ulang atau reshuffle kabinet Jokowi waktu lalu. Fahri menganggap KIB mengganggu kinerja kabinet Jokowi.
"Karena ini ada kaitannya dengan reshuffle dan dengan pembentukan aliansi pasca-Jokowi, menurut saya itu menggangu kinerja kabinet pak Jokowi," tambahnya.
Dia juga menyoal menteri-menteri yang kerap sibuk berpolitik. Padahal Jokowi, menurutnya, membutuhkan dukungan yang lebih produktif untuk mengurus masalah-masalah bangsa.
"Masa menteri-nya sibuk perpolitik mereka jadi pimpinan parpol padahal Presiden memerlukan dukungan yang lebih positif produktif, profesional untuk menghadapi krisis-krisis yang sekarang menghadang," katanya.
"Jadi menurut saya meski kita mulai mengakhiri pencampuran kerja politik dengan kerja profesional kabinet, karena ini adalah sistem presidensial semua anggota kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden mesti kita kembalikan hak itu ke presiden," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Fahri kemudian mengutarakan argumentasi atas pernyataannya itu. Mulanya, Fahri enggan membahas soal ketertarikan partainya akan bergabung dengan koalisi tertentu. Fahri menilai gelaran pemilu mendatang harus dilihat sebagai kepentingan nasional untuk melakukan sirkulasi atau pergantian elite yang lebih baik lagi.
"Saya tidak mau membahas partai tertentu atau koalisi tertentu. Kepentingan kita dengan Pemilu 2024 adalah kepentingan nasional untuk melakukan sirkulasi dan pergantian elite yang lebih baik bagi masyarakat, baik pada level nominasinya maupun pada tahapan election atau pemilunya," kata Fahri saat dihubungi, Minggu (31/7/2022).
Fahri mengajak semua pihak betul-betul merenungkan kejujuran untuk mempersiapkan momen pergantian pemimpin nasional pada 2024. Dia mengkritik pembentukan koalisi yang disebutnya tak ada manfaat bagi rakyat.
"Maka kami mengajak betul untuk merenungkan kejujuran untuk mempersiapkan pergantian kepemimpinan dengan cara yang lebih baik dan meniadakan kebohongan dan tipu-menipu seperti yang terjadi sekarang ini," kata dia.
"Koalisi apapun yang terbentuk mustahil ada manfaatnya bagi rakyat karena semuanya itu tidak ada aturannya dan kita membiarkan prosesi politik yang mengambang tidak jelas," lanjutnya.
Fahri mengumbar kecurigaan bahwa saat ini parpol mengalami disorientasi. Sebabnya, parpol ingin mengusung capres tetapi syaratnya justru dipersulit.
Fahri menuding adanya parpol yang ingin maju sendiri dan membiarkan ongkos maju pilpres mahal agar hanya 'dijual' kepada orang kaya. Dia menginginkan hal ini bisa diakhiri pada Pemilu 2024.
"Dan saya mencurigai semua ini karena partai politik mengalami disorientasi secara masif. Mereka pengen jadi capres tapi syaratnya dipersulit. Mereka ingin maju sendiri tapi membiarkan ongkos yang mahal dan akhirnya tiket hanya dijual kepada orang kaya," ujarnya.
"Semua dilema dan disorientasi ini harus diakhiri pada Pemilu 2024. Jika tidak kita semua akan menjadi korban dari putusnya hubungan baik antara pemilih dengan yang dipilih," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri menuturkan Partai Gelora didirkan untuk memperbaiki sistem politik yang dia anggap bermasalah. Dia tak masalah menjalin kerja sama politik dengan parpol yang menurutnya juga ingin memperbaiki pemilu.
"Masalahnya, kami mendirikan Partai Gelora untuk memperbaiki sistem politik yang sudah cenderung bermasalah sejak Pemilu. Siapa pun yang mau bersama-sama memperbaiki pemilu supaya hasilnya baik, tentu kami mau bersama-sama," kata dia.
Fahri mengatakan ingin membangun kepercayaan diri parpol agar mau mencalonkan pemimpin mereka sendiri di Pilpres 2024. Untuk diketahui, saat ini berlaku syarat ambang batas syarat pencapresan atau presidential threshold sebesar 20%.
"Terus terang, kami ingin membangun kepercayaan diri partai politik supaya mereka mau mencalonkan pemimpin mereka sendiri," ujar dia.
Saat ditanya soal apakah bakal bekerja sama dengan KIB, Fahri memandang lebih baik menunjukkan perbedaan identitas dan ideologi yang kuat dahulu. "Lebih baik kita menunjukkan warna dan perbedaan identitas dan ideologi yang kuat sebelum kita membangun kerjasama. Sebab rakyat juga perlu diberikan pilihan yang jelas," kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu.
