ADVERTISEMENT

Disbud DKI: Tak Masalah Ada Pansus Nama Jalan, Kami Senang

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 19 Jul 2022 18:06 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta menghormati rencana DPRD membentuk panitia khusus (pansus) imbas perubahan nama jalan menjadi nama tokoh-tokoh Betawi. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana memandang pembentukan pansus merupakan bagian dari dinamika di kalangan masyarakat.

"Pansus tidak masalah, justru kita hormati, itu bagian dari dinamika," kata Iwan kepada wartawan, Selasa (19/7/2022).

Iwan juga memastikan desakan membuat pansus tak akan mengganggu proses perubahan nama jalan di tahap selanjutnya. Saat ini pun, kata dia, Pemprov DKI bersama pihak terkait lainnya tengah dalam pembahasan menentukan tokoh-tokoh yang akan disematkan menjadi nama jalan.

"Dinas Kebudayaan manut saja kalau hasilnya seperti apa, itu ada Walkot kemudian ada Biro Pembangunan Lingkungan hidup siapa yang cocok untuk membahas ruas atau tokoh siapa kami memberikan nama siapa," jelasnya.

Dia juga menganggap ada pergolakan imbas perubahan nama jalan hal yang wajar. Prinsipnya, pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman terhadap warga yang menolak perubahan nama jalan.

"Justru menurut saya harus bangga. Dinamika biasa lah, Wali Kota yang memberikan sosialisasi kepada warga masyarakatnya, apakah ada dinamika saya rasa harus dihormati itu. Saya pikir kelanjutan dengan ada pansus kami senang juga, bisa menikmati dinamikanya," katanya.

Sebagaimana diketahui, polemik perubahan nama jalan di Jakarta menggunakan nama tokoh Betawi belum berhenti. DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus).

"Kita akan membentuk pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan. Iya, supaya di kemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan perubahan nama terhadap 22 ruas jalan di lima kota madya dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun tidak semua warga Jakarta menerima perubahan nama jalan itu.

Mujiyono juga mengaku menerima pengaduan dari masyarakat. Pasalnya, perubahan nama jalan itu membuat warga harus mengubah keterangan alamat di kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), maupun dokumen kependudukan lainnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta itu mengatakan usulan pembentukan pansus itu akan direkomendasikan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

"Ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti," jelasnya.

Dukungan pembentukan pansus juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia mengatakan kebijakan perubahan nama jalan itu justru merepotkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Kita harus cari tahu dulu pangkalnya. Dukcapil ini hanya akibat, itu persoalannya. Makanya tidak tuntas persoalan, jadi persoalan ini yang bisa menuntaskan hanya pansus. Kalau nggak pansus, nggak tuntas," tegas Gembong.

Simak video 'Alasan Anies Ganti Nama Jalan di DKI: Mengenang Tokoh Berjasa':

[Gambas:Video 20detik]

(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT