ADVERTISEMENT

Kasus Mafia Tanah di Jakarta, Polisi Sebut Banyak Oknum Pejabat Terlibat

Yogi Ernes - detikNews
Kamis, 14 Jul 2022 17:26 WIB
Polisi geledah Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah.
Polisi geledah Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah. (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menangkap 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kasus mafia tanah. Polisi membuka kemungkinan oknum-oknum lain yang akan ditangkap terkait kasus tersebut.

"Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan, mungkin ada potensi-potensi oknum-oknum lain yang kita tangkap. Kemudian ini perintah presiden, karena menimbulkan keresahan di masyarakat terkait mafia tanah," ujar Kombes Hengki usai melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).

Hengki menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah yang meresahkan. Polisi akan mengusut tuntas kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN ini.

Lebih lanjut Hengki mengungkap fenomena yang selama ini terjadi dalam praktik mafia tanah. Sementara selama ini mafia tanah bergerilya secara konvensional, kali ini cara-cara yang dilakukan mafia tanah tergolong lebih modern.

"Pertama, dari sisi pelaku ini ada fenomena yang baru selama ini mafia tanah yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak. Tapi yang saat ini pada proses penerbitan," kata Hengki.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini mengatakan mafia tanah bermain di tingkat hulu pada proses penerbitan sertifikat dengan melibatkan oknum pejabat BPN.

"Jadi artinya itu melibatkan beberapa instansi bahkan oknum BPN sendiri," imbuhnya.

Mafia tanah ini tidak hanya menyasar aset tanah dan bangunan milik masyarakat kecil. Bahkan, mafia tanya berani mencaplok aset-aset milik pemerintahan.

Oknum pejabat BPN ini menyalahgunakan program pemerintah yakni penerbitan tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Lalu dari sisi korban ini ternyata korbannya ini, mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat biasa, yang seharusnya program PTSL ini membantu masyarakat ternyata dihambat oleh oknum-oknum ini," tuturnya.


Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT