.webp)
Polisi melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah. Sejumlah barang bukti disita dari lokasi.
Kanit 1 Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Mulya Adhimara mengatakan barang bukti itu mulai dari dokumen permohonan sertifikat hingga warkah sertifikat.
"Barang bukti berupa puluhan dokumen bendel permohonan sertifikat wilayah Cipedak-Jagakarsa dan puluhan warkah sertifikat wilayah Cipedak-Jagakarsa," kata Mulya saat dihubungi, Kamis (14/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa alat berupa mesin pencetak dan lain-lain yang diduga digunakan oleh para tersangka dalam melakukan tindak pidana," tambahnya.
Dari foto yang diterima detikcom, terlihat puluhan bundel sertifikat yang ditemukan penyidik. Puluhan bundel sertifikat itu tersimpan dalam rak di sebuah ruangan yang terletak di kantor BPN Jaksel.
Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN berinisial PS. Saat melakukan tindak pidana, PS menjabat Ketua Tim Ajudikasi PTSL BPN Jaksel.
Polisi Temukan Sertifikat 'Mengendap' 3 Tahun
Penggeledahan hari ini dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Barang bukti sertifikat yang mengendap tiga tahun ditemukan penyidik di lokasi.
"Hari ini kita melakukan penggeledahan ternyata kita temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari tiga tahun lalu, tapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat," kata Hengki di kantor BPN Jaksel, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).
Hengki mengatakan dalam kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN Jakarta Selatan, ada pergeseran modus kejahatan yang dilakukan pelaku. Dia menyebut biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat.
"Dari sisi pelaku ini ada fenomena yang baru. Selama ini mafia tanah yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak. Tapi yang saat ini pada proses penerbitan," terang Hengki.
"Jadi artinya itu melibatkan beberapa instansi bahkan oknum BPN sendiri," tambahnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video '4 Pejabat BPN Ditangkap Terkait Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Angkat Bicara':
Menurut Hengki, kasus mafia tanah ini pun bisa menyasar masyarakat dari lintas kalangan. Dia mengatakan banyak warga yang hingga saat ini belum sadar sudah menjadi korban mafia tanah.
"Ada salah satu modusnya seharusnya sertifikat bisa jadi tapi ini tidak jadi-jadi dan ternyata justru diubah datanya. Diganti identitasnya, data yuridisnya menjadi milik orang lain dan luasannya lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya," beber Hengki.
Lebih lanjut Hengki mengatakan penyelidikan terhadap kasus mafia tanah akan terus digencarkan. Dia memastikan akan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia tanah.
"Jadi sekali lagi bersama dengan kementerian ATR/BPN kita akan sikat semua mafia tanah siapapun itu. Yang ada di belakangnya kita tidak peduli," tegas Hengki.
Penjelasan Kepala Kantah BPN Jaksel
Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan Sigit Santoso. Sigit mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan mafia tanah.
"Kami dari kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan," kata Ketua BPN Jakarta Selatan, Sigit Santosa, di kantor BPN Jaksel, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).
Sigit menyebut kasus mafia tanah yang melibatkan salah satu pejabatnya tidak akan mengurangi pelayan dari BPN Jakarta Selatan. Dia meminta masyarakat untuk tidak takut dalam mengurus langsung proses pertanahan kepada pihaknya.
"Jadi kita kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikat nya ke kantor pertanahan Jakarta Selatan. Tetap tenang tetap yakin percaya kami full support bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas dan memerangi mafia tanah seperti instruksi Bapak Menteri ATR/BPN," jelas Sigit.
