Eks Pegawai KPK Soroti Dewas soal Lili: Penegak Hukum Lain Usut Pidananya

ADVERTISEMENT

Eks Pegawai KPK Soroti Dewas soal Lili: Penegak Hukum Lain Usut Pidananya

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 10:56 WIB
Rasamala Aritonang
Rasamala Aritonang (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang menyoroti putusan Dewas KPK yang menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik lantaran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua KPK. Rasamala meminta Dewas KPK mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan etik Lili Pintauli terkait dugaan pemberian fasilitas tiket menonton MotoGp Mandalika itu.

"Untuk dugaan pelanggaran etiknya seharusnya bisa tetap diproses karena peristiwanya terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat pimpinan, meskipun nanti tidak perlu dijatuhkan sanksi karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan bukan lagi pimpinan," kata Rasamala saat dihubungi detikcom, Selasa (12/7/2022).

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan itu menyebut proses etik terhadap terlapor Lili Pintauli diperlukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa dan menjadi preseden bagi KPK. Menurut pria yang kini tergabung dengan IM57+ itu, proses etik terhadap Lili bukan hanya untuk kepentingan Lili, tetapi juga bertujuan untuk mengungkap kepentingan publik tentang peristiwa sebenarnya terkait laporan etik itu.

"Jadi Dewas perlu mempertimbangkan kembali sikapnya untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Rasamala mengatakan, apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka dapat langsung diusut oleh penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Sebab, dugaan suap atau gratifikasi tidak harus adanya laporan atau delik aduan.

"Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana, maka seharusnya bisa langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum apakah kepolisian atau kejaksaan," ungkapnya.

Pria yang kini juga tergabung dengan Visi Law Office besutan mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah itu menilai Dewas KPK dapat menyampaikan bukti terkait dugaan pelanggaran pidana ke penegak hukum.

"Penyidik bisa langsung menindaklanjuti tanpa ada laporan sekalipun apabila ada indikasi pidana suap atau gratifikasi, dan Dewas juga punya kewajiban hukum untuk menyampaikan bukti dan informasi jika memang ada indikasi pelanggaran pidana kepada penegak hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik. Dewas beralasan Lili sudah mengundurkan diri.

"Menetapkan menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan etik," ucap Tumpak H Panggabean selaku ketua majelis sidang etik, Senin (11/7).

Tumpak mengatakan surat pengunduran Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang oleh Dewas.

"Menimbang oleh karena terperiksa Lili Pintauli telah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK RI, dan telah terbit keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 yang telah memberhentikan terperiksa sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK RI, maka terperiksa tidak lagi berstatus insan komisi yang merupakan subjek hukum dari peraturan Dewas KPK RI," beber Tumpak.

(yld/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT