ADVERTISEMENT

MK Kubur Mimpi Yusril-La Nyalla Usung Capres Sendiri di 2024

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 11:28 WIB
Mantan Menkum HAM Yusril Ihza MAhendra memberi keterangan ahl (saksi ahli) untuk pemohon Antasari Azhar di sidang uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/5/2013). File/detikFoto
Yusril Ihza Mahendra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak judicial review soal presidential threshold yang diajukan Yusril Ihza Mahendra selaku Ketum PBB, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Alhasil, tiket capres hanya dimiliki parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR. PBB dan DPD tidak bisa mengusung capres sendiri di 2024.

"Menyatakan permohonan Pemohon I (DPD-red) tidak dapat diterima. Menolak Permohonan Pemohon II (PBB-red) untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan MK yang disiarkan Chanel YouTube MK, Kamis (7/7/2022).

Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 diajukan oleh pimpinan DPR RI yaitu Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Dr. H. Mahyudin ST. MM dan Sultan Baktiar. Adapun PBB diwakili oleh Ketumnya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra.

Dalam permohonannya Yusril menggugat karena aturan itu tidak membuat PBB tidak bisa mengusung capres.

"Bahwa sebagai partai politik peserta pemilu, Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%. Hal yang mana bertentangan dengan apa yang ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945," ujar PBB dalam permohonannya.

Adapun DPD menyatakan:

Bahwa eksistensi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu nyatanya telah merugikan daerah dan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat. Bila menilik kembali sejarah, gagasan presidential threshold tersebut bukan merupakan isu baru, namun telah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003-2004 saat bekerjanya komisi konstitusi hingga menjelang Pemilu tahun 2009.

Lihat juga Video: Sulit Ajukan Capres, PKS Ajukan JR Presidential Threshold ke MK

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT