ADVERTISEMENT

Warga Sentul City Gugat Bupati Bogor ke PTUN Bandung

Haris Fadhil, Rizky Adha Mahendra - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 16:47 WIB
Caucasian woman holding gavel
Ilustrasi pengadilan (Foto: iStock)
Bogor -

Warga yang merupakan penghuni perumahan Sentul City, Bogor, Jawa Barat, menggugat Bupati Bogor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan itu terkait prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan Sentul City.

Pengacara para penggugat, Alghiffari Aqsa, mengatakan gugatan itu terdaftar dengan Nomor Register Perkara: 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg tertanggal 27 Mei 2022. Gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad).

"Gugatan warga Perumahan Sentul City ini merupakan gugatan kesekian kalinya kepada Pemkab Bogor untuk menuntut haknya sebagai warga. Setelah sebelumnya berhasil menuntut hak atas airnya, kali ini warga mengajukan gugatan karena sikap diam atau tidak proaktifnya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meminta, memverifikasi, mengelola, membina dan mengawasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City," ujarnya, Selasa (5/7/2022).

Dia mengatakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Penyerahan PSU Paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan atau telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 bulan terhitung sejak selesainya pembangunan. Namun, katanya, PSU di kawasan tersebut masih dikuasai dan dicatat sebagai milik pengembang, yakni PT Sentul City Tbk hingga gugatan diajukan.

Padahal, katanya, pembangunan Kawasan Perumahan Sentul City tersebut telah berlangsung sejak tahun 1994. Dia menyebut warga tidak menikmati fungsi PSU di Kawasan tempat tinggalnya dengan layak, PSU yang dijanjikan pengembang tidak kunjung dibangun dan warga juga masih ditagih pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) oleh PT Sentul City Tbk.

"Padahal terdapat Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan PT Sentul City Tbk tidak berhak untuk menarik BPPL dari warga di seluruh kawasan perumahan Sentul City karena merupakan perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Dia mengatakan tidak dimintanya penyerahan PSU di Kawasan Perumahan Sentul City dari pengembang sarat akan tindakan koruptif yang berdampak pada kerugian negara dan/atau pendapatan daerah Kabupaten Bogor. KPK, katanya, juga telah mengingatkan Bupati Bogor terkait potensi korupsi karena tidak diserahkannya PSU yang seharusnya dikelola negara.

"Penyerahan PSU ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa di sekitar Kawasan Sentul City. Misalnya warga Desa Bojong Koneng yang tidak mendapatkan fasilitas transportasi umum karena Pemkab Bogor harus izin ke PT Sentul City Tbk apabila ingin membuka jalur transportasi yang melintas di Kawasan Sentul City. Hal tersebut seharusnya tidak diperlukan jika jaringan jalan di Kawasan Sentul City telah diserahkan dan dikelola oleh Pemkab Bogor. Akibatnya warga desa kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan," tuturnya.

Dia berharap gugatan dikabulkan dan PSU segera dikelola oleh Pemkab Bogor. Dia mengatakan warga Sentul City juga berharap gugatan ini menjadi pengingat pemerintah dan badan publik agar tertib administrasi.

detikcom telah menghubungi Plt Bupati Bogor terkait gugatan tersebut, tapi belum ada respons.

Simak juga 'Saat Brigjen Tumilaar Marah Ke PT Sentul City Gegara Gusur Rumah Warga':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT