ADVERTISEMENT

Minta Aturan Nikah Beda Agama Dihapus, Warga Gugat UU Adminduk ke MK

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 03 Jul 2022 12:18 WIB
Ilustrasi pernikahan beda agama.
Foto: Edi Wahyono/detikcom

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membolehkan pernikahan beda agama di wilayah hukumnya, antara Islam dan Kristen dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil mencatatnya. PN Surabaya mendasarkan ke UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengapa muncul pasal itu? Dalam risalah pembentukan UU Adminduk, berikut ini beberapa sikap yang disampaikan:

Mendagri M Ma'roef menyatakan seharusnya pernikahan beda agama direvisi di UU Perkawinan, bukan dimasukkan di UU Adminduk. Berikut ini keterangan Mendagri:

Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatat pada instansi penyelenggara perkawinan setempat. Tentunya kalau perkawinan-perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri di sini dicatat oleh instansi penyelenggara catatan sipil di negara setempat. Kalau kita punya misalnya ditugaskan di perwakilan ya di situ, tapi kalau ini yang dipersoalkan oleh PKS bagaimana perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri mengikuti hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan.

Ini saya kira persoalan ini barangkali lebih cocok kalau dibicarakan di Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan campur di Undang-Undang Perkawinan itu diatur juga mengenai perkawinan campur.

Adapun anggota DPR Fraksi PDIP, Tumbu Saraswati, menyatakan ada kekosongan hukum dalam kasus pernikahan beda agama. Berikut ini pernyataan Tumbu:

Di tingkat peradilan itu mengapa diajukan satu permohonan untuk disahkan, misalnya sistem poligami kemudian untuk menikah lagi kemudian yang kedua adalah izin untuk menikah karena beda agama. Itu ada satu surat Keputusan Mahkamah Agung pada waktu zamannya Pak Ali Said, itu timbul karena adanya instruksi Presiden mengenai beda agama kemudian dijabarkan di dalam kompilasi hukum Islam bahwa perempuan, laki-laki Islam tidak boleh menikah dengan perempuan nonmuslim, itu ada di kompilasi hukum Islam.

Sebetulnya kompilasi hukum Islam itu memang secara politis tetapi itu sudah merupakan hukum Islam sehingga ini menimbulkan suatu kerancuan yang harus dikukuhkan di pengadilan untuk mendapatkan izin.

Misalnya karena perkawinan beda agama itu sudah begitu lama sehingga ada anak dan sebagainya sehingga mereka mengajukan supaya perkawinan ini bisa dicatatkan di catatan sipil.

Demikian juga pada waktu perkawinan tetapi tidak di, catatan sipil tidak mau mencatatkan itu diajukan di permohonan di pengadilan. Itulah sebetuinya apa namaya gunanya satu peradilan itu.

Adapun anggota Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, mengingatkan agar UU Adminduk tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Terutama soal pernikahan beda agama. Berikut sikap lengkap Ignatius Mulyono:

Ketua tambahan. Terima kasih ketua.

Kami hanya satu imbauan saja soal masalah kesulitan anak manusia ini yang saling jatuh cinta. Ini kan mungkin karena beda agama dan sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan di Indonesia dan sebagainya tapi masalah ini itu masalah yang sungguh kita pun tidak bisa melawan dan tidak bisa menghambat karena ini sesuatu yang memang demikianlah kejadiannya.

Jadi menurut saya hal ini cobalah mari di dalam nanti kita merumuskan jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada tapi ini perlu diwadahi dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang yang kita susun ini karena ini sesuatu yang beliau-beliau sangat
manusiawi, sangat dimintakan untuk pemahaman kita situasi itu Pak.

Kita tidak berharap kita ataupun keluarga kita terjadi, tetapi masalah ini adalah sesuatu yang tidak kita pun tidak bisa menghindarkan kejadian ini Pak dan ini perlu kita wadahi sebagaimana yang terbaiklah jangan sampai gara-gara cinta yang sudah demikian dasyatnya tahu-tahu karena peraturan Undang-undang jadi berantakan semuanya karena ini sudah diyakini bahwa hanya dengan dialah bisa hidup bahagia di kemudian hari.

Nah ini Pak, barangkali saya mohon nanti dalam pembahasan kita masalah ini agak mendapatkan perhatian secara khusus terhadap masalah tersebut pak.

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya UU Adminduk disahkan DPR dan diundangkan Presiden SBY pada 29 Desember 2006.


(asp/fca)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT