ADVERTISEMENT

Amnesty di MK: Tak Ada Keraguan untuk Membolehkan Nikah Beda Agama

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 09:34 WIB
Usman Hamid
Usman Hamid (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan sudah saatnya tidak ada keraguan untuk membolehkan menikah beda agama. Hal itu disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review UU Pernikahan.

"Berbagai norma internasional yang tertuang di dalam Deklarasi Universal HAM, berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki‐laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya," kata Usman Hamid yang dikutip dari Risalah Sidang MK, Rabu (29/6/2022).

Menurut Usman, salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 16 Deklarasi Universal. Yaitu 'laki‐laki dan perempuan dewasa tidak dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama berhak menikah dan membentuk keluarga'.

"Mereka diberikan hak yang sama dalam pernikahan di dalam masa perkawinan dan juga di saat‐saat perceraian," ucap Usman Hamid.

Lebih lanjut, kata Usman Hamid, dasar hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengatakan:

Hak laki‐laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

Pasal ini, menurut Usman, menegaskan persamaan hak dan kesetaraan di dalam pernikahan, persamaan hak dan kesetaraan setiap manusia telah juga dinyatakan dalam berbagai kovenan dan konvensi. Salah satunya di dalam Kovenan Hak Sipil Politik, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan:

Menghormati hak‐hak tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, dan social, property, kelahiran, dan status lainnya

"Lembaga‐lembaga HAM dunia, termasuk organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International menganggap hak untuk menikah dan membentuk keluarga ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Berbagai komentar umum Komite HAM PBB, putusan-putusan Komite HAM Umum PBB ketika memeriksa kasus-kasus perselisihan antara warga negara dengan negara anggota PBB terkait pernikahan menyatakan 'Tidak boleh ada keraguan untuk membolehkan pernikahan beda agama di dalam berbagai kasus negara‐negara tersebut'," beber Usman.

Usman menegaskan larangan yang mengatasnamakan hukum Islam, secara tidak hati‐hati dapat berpotensi menghalangi hak seorang perempuan muslim untuk menikahi laki‐laki yang dicintai, meskipun laki-laki itu berasal dari agama lain.

"Nah, argumen-argumen legal sosial memang cukup luas dan tidak bisa disangkal lagi terus bisa diperpanjang atau digugat kebenaran- kebenarannya tanpa ada habis-habisnya. Karena itu, sudah sewajarnyalah setiap agama, setiap ideologi menghargai para pengikutnya, menghargai para penganutnya untuk tetap memeluk agama dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu meskipun dia terikat di dalam suatu pernikahan yang didasarkan pada perbedaan agama," pungkas Usman Hamid.

Sebagaimana diketahui, Ramos Petege adalah warga Mapia Tengah, Dogiyai, Papua. Ia mengaku gagal menikahi kekasihnya yang muslim karena terhambat UU Perkawinan.

"Pemohon adalah warga negara perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda," demikian bunyi permohonan Ramos Petage.

Kasus ini masih diadili oleh MK dan persidangan masih bergulir.

Simak Video 'PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT