ADVERTISEMENT

Komisi III DPR Ungkap Alasan Rapat Bahas Kinerja KPK Secara Tertutup

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 20:20 WIB
Bambang Pacul Wuryanto
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi III DPR menggelar rapat kerja secara tertutup bersama Ketua KPK Firli Bahuri hari ini. Rapat itu membahas kinerja KPK tahun 2021 dan semester I tahun 2022.

Berdasarkan agenda Kesekretariatan DPR, rapat itu digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis (30/6/2022), pukul 14.00 WIB. Pantauan detikcom, rapat selesai sekitar pukul 18.30 WIB.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan rapat itu digelar secara tertutup. Bambang mengatakan pihaknya hendak membedah kinerja KPK secara keseluruhan.

"Iya kami yang minta karena kami mau bedah semuanya. Gimana secara kerja," kata Bambang kepada wartawan seusai rapat bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bambang menekankan laporan kinerja KPK terkait pemberantasan tindak pidana korupsi tak bisa dibuka ke publik. "Jadi kalau kinerja itu tidak boleh, kalau kinerja yang normal ya boleh-boleh aja, tapi kalau misalnya, ini kan soal penindakan, penindakan tindak korupsi. Kalau penindakan tindakan korupsi kan nggak bisa diewer-ewer. Misalnya sampeyan nanti mengartikan, orang baru masih di proses penyelidikan, sudah naikkan, ribut," ujar elite PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Sementara Firli menyampaikan, pihaknya melaporkan kinerja dari segi empat aspek. Apa saja?

"Yang pasti adalah KPK menyampaikan laporan kinerjanya dari empat aspek. Yang pertama, terkait dengan tata laksana kelembagaan. Kedua, tentang sumber daya manusia. Ketiga, kinerja pemberantasan korupsi. Keempat, terkait dengan regulasi pasca UU 19 Tahun 2019," kata Firli seusai rapat.

Firli menyebutkan sejumlah langkah yang telah dilakukan KPK dalam memberantas korupsi. Firli mengklaim pihaknya telah melakukan pendidikan masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Dia juga menyebut turut melibatkan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk terhadap parpol-parpol.

"Dan dari segi pemberantasan korupsi, KPK mulai dari pendidikan masyarakat kita paham bahwa tidak ada demokrasi itu tanpa partai politik. Maka kita juga sampaikan program KPK terkait dengan pemberantasan korupsi secara orkestrasi melibatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk parpol," ujarnya.

(fca/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT