Adili Diri Sendiri: Hakim MK Saldi sampai 2032, Daniel hingga 2034

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK konstitusional, salah satunya soal masa jabatan hakim konstitusi. Otomatis para hakim konstitusi memperpanjang masa jabatan sendiri.

UU Lama
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Jabatan hakim MK selama lima tahun dan bisa dipilih maksimal untuk satu kali lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

UU Baru
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Jabatan hakim MK selama 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun

Berikut perhitungannya:

Pakai UU lama:

1. Ketua MK Anwar Usman harusnya purnatugas pada 2021.
2. Wakil Ketua MK Aswanto harusnya purnatugas pada 2024.
3. Arief Hidayat harusnya purnatugas pada 2023.
4. Wahiduddin Adams harusnya purnatugas pada 2024
5. Suhartoyo harusnya purnatugas pada 2025
6. Manahan harusnya purnatugas pada 2025
7. Saldi Isra harusnya purnatugas pada 2022
8. Enny Nurbaningsih harusnya purnatugas pada 2023
9. Daniel harusnya purnatugas pada 2025

Simak juga 'PKS Akan Gugat Aturan Presidential Threshold 20% ke MK':

[Gambas:Video 20detik]

Pascaputusan MK, maka:

1. Anwar Usman berakhir sampai 6 April 2026
2. Aswanto sampai 21 Maret 2029.
3. Arief Hidayat sampai 3 Februari 2026
4. Wahiduddin Adams sampai 17 Januari 2024
5. Suhartoyo sampai 15 November 2029
6. Manahan Sitompul sampai 8 Desember 2023
7. Saldi Isra sampai 11 April 2032
8. Enny Nurbaningsih sampai 27 Juni 2032
9. Daniel Pancastaki sampai 15 Desember 2034

Daniel Yusmic dan Suhartoyo resmi dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Proses pelantikan itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Rengga Sancaya

Vonis itu dibacakan pada Senin (20/6) kemarin. Dalam mengadili dirinya sendiri, MK terbelah. Suara mayoritas hakim konstitusi setuju dengan perpanjangan jabatannya itu.

Baca juga: "Konstitusi adalah Saya"

Satu-satunya hakim konstitusi yang meminta UU 7/2020 dibatalkan adalah Arief Hidayat. Menurutnya, UU 7/2020 cacat formil. Tapi suara Arief Hidayat kalah dengan suara 8 hakim konstitusi lainnya.

"Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu supercepat (fast track legislation) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat," kata Arief Hidayat.

Halaman 1 2

Selanjutnya