ADVERTISEMENT

Standar Ganda Hakim Konstitusi, Antara UU Cipta Kerja dan UU MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 10:07 WIB
Dua orang ahli dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK. Dua orang ahli itu yakni Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Sidang MK (ari/detikcom)
Jakarta -

Hakim konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dinilai dibuat terlalu cepat dan tidak partisipatif. Tapi di UU Mahkamah Konstitusi (MK), hakim konstitusi menyatakan sebaliknya, padahal UU MK dibuat dalam waktu singkat.

Berikut perbandingan putusan MK tersebut yang dirangkum detikcom, Kamis (30/6/2022):

Putusan UU Cipta Kerja

Amar:
Mengabulkan sebagian, menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan alasan di antaranya:

UU Cipta Kerja tidak memakai prinsip meaningful participation yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan dan untuk mendapatkan penjelasan/jawaban pendapatnya. Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk:

(i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan,
(ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan;
(iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif;
(iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
(v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
(vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan- kepentingan mereka; dan
(vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif.

Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Putusan itu tidak bulat. MK terbelah. Berikut petanya:

Hakim konstitusi yang menilai UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat:

1. Saldi Isra
2. Aswanto
3. Wahiduddin Adams
4. Suhartoyo
5. Enny Nurbaningsih

Hakim konstitusi yang menilai UU Ciptaker tidak cacat formil:

1. Anwar Usman,
2. Manahan M.P. Sitompul,
3. Daniel Yusmic P. Foekh.
4. Arief Hidayat

Simak juga 'Potret Patung Tikus Berdasi-Kitab Omnibus Law Raksasa di Demo Buruh':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT