Puluhan eks anggota Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi mendeklarasikan janji setia ke NKRI hari ini. Pihak kepolisian dan Pemkot Bekasi akan terus kegiatan eks Khilafatul Muslimin seusai ikrar kembali ke NKRI.
"Mulai dari tingkat kecamatan bersama-sama dengan Kapolsek dan Danramil. Dan juga sampai tingkat kota, Pak Wali Pak Plt, Pak Kapolres, Pak Dandim juga akan terus melakukan pemantauan pendampingan," ujar Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada wartawan di Pekayon, Bekasi Selatan, Senin (20/6/2022).
Tri menyampaikan pihaknya perlu meluruskan Khilafatul Muslimin agar kembali kepada NKRI. Diharapkan kegiatan eks Khilafatul Muslimin nantinya tidak lagi bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila.
"Ini adalah bagian dari amar makruf nahi munkar, kita saling mengingatkan dan alhamdulillah kemudian dengan berbagai tahapan yang akan kita lalui akan ada satu perubahan secara gradual terkait sesuatu yang mendasar terkait dengan keberadaan Khilafatul Muslimin," tuturnya.
Ia menambahkan, 4 pilar akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap eks anggota Khilafatul Muslimin Bekasi ini agar sejalan dengan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi apa yang kemudian nanti terkait dengan pendidikan Pancasila, sikap, perilaku, dan kemudian konsep 4 pilar kebangsaan itu nanti akan secara terus-menerus," tuturnya.
Sementara itu, Tri terbuka dengan keinginan yang disampaikan oleh eks pengurus Khilafatul Muslimin, yakni pendidikan yang terfokus pada tahfiz Quran. Bukan pendidikan secara umum yang tak sesuai dengan standar.
"Tidak lagi melakukan pendidikan secara umum tapi lebih ke pendidikan Tahfiz Qur'an. Jadi akan mencetak anak-anak yang Tahfiz Qur'an pesantren tradisional," paparnya.
Tri menegaskan permohonan legalitas akan dikeluarkan jika organisasi tersebut memenuhi persyaratan. Pemkot berusaha untuk mengevaluasi implementasi yang diterapkan selama pembelajaran di yayasan milik Khilafatul Muslimin.
"Ya itu (permohonan legalitas) sepanjang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan hukum tentunya pemerintah memberikan jaminan dan kepastian hukum," ungkap Tri.
"Setelah kita evaluasi implementasinya dan kita evaluasi sesuai dengan ketentuan. Tidak ada alasan pemerintah tidak mengeluarkan perizinan," sambungnya.
Baca di halaman selanjutnya: eks Khilafatul Muslimin deklarasi setia ke NKRI.
