Menko Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta penjabat (pj) kepala daerah untuk ikut mengawasi Pemilu 2024. Dia juga meminta pj kepala daerah untuk tidak memihak.
"Tugas saudara sebenarnya mengikuti hal ini, satu konsolidasi demokrasi, menguatkan ideologi Pancasila, dan nasionalisme kita, serta mengawal pemilu, jangan ikut-ikutan memihak, jangan membuat pemilu menjadi mahal," kata Mahfud dalam rapat koordinasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah, di Kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).
Menurut Mahfud, jika penjabat kepala daerah gagal mengawal Pemilu 2024, maka tidak akan ada perubahan pada pesta demokrasi di Indonesia.
"Saudara dapat taruhan, kalau saudara gagal mengawal ini ya akan begitu-begitu terus," katanya.
Mahfud juga meminta penjabat yang ditunjuk untuk bekerja lebih baik dari pejabat yang melalui proses pemilu. Sebab, dari data yang dia dapatkan dari KPK, tingkat korupsi di daerah naik saat pemilu dilaksanakan.
"Sekarang coba dibuktikan dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk itu bisa lebih baik dari pada pejabat yang melalui proses politik yang liberal, nanti dibuktikan itu. Karena data-data yang pernah saya baca dari Pak Firli yang pernah diberikan ke saya itu setiap ada pilkada ada pemilu korupsi naik, baru reda kalau sudah selesai itu," katanya.
Mahfud melanjutkan, pada pertengahan 2022, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada 6 kepala daerah. Dia menyebut modus korupsi tersebut masih pada suap infrastruktur dan sebagainya.
"Pada saat ini marak sekali terjadi korupsi di pemerintahan, dibuktikan sampai saat ini, pada tahun 2022 ini saja, KPK telah melakukan OTT terhadap enam orang kepala daerah, ini tahun 2022 baru setengah tahun," katanya.
"KPK menyampaikan bahwa modus korupsi mereka masih berkutat pada suap di infrastruktur, pengadaan barang jasa dan perizinan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pada Pemilu 2024 biaya politik dinilai semakin tinggi. Menurutnya hal itu dapat mengkhawatirkan bangsa.
"Kemudian dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dirasakan saat ini biaya politik sangat tinggi, baik di level daerah maupun di level nasional, dan kondisi ini mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia," katanya.
Simak juga 'Saat Makan Siang Jokowi-7 Ketum Parpol Jadi Sorotan':
(mae/mae)