.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle 2 jabatan menteri dan mengisi 3 jabatan wakil menteri dalam kabinetnya. Namun, keputusan reshuffle kabinet itu langsung dikritik lantaran dinilai hanya melayani kepentingan politik.
Presiden Jokowi resmi melantik Ketum PAN Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR/BPN. Selain itu, Jokowi juga mengisi 3 jabatan wakil menteri yakni Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR /BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Jokowi juga sempat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat usai pelantikan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ternyata, pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri oleh Jokowi ini langsung menuai kritikan. Salah satu yang mengkritik yakni Partai Demokrat.
Demokrat Nilai Reshuffle Hanya Layani Kepentingan Politik
Kritikan itu disampaikan langsung oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menyebut reshuffle kabinet 15 Juni masih jauh dari yang diharapkan publik.
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun, jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan, yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan persoalan yang terjadi, serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
Lebih lanjut, Kamhar menilai Jokowi melakukan reshuffle kabinet hanya sekadar mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi. Kamhar menyebut Jokowi bukan betul-betul mau menyelesaikan persoalan rakyat dan mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan.
"Dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Kamhar.
"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Stafsus Mensesneg: Reshuffle Bukan soal Tawar-Menawar Politik':
Dengan demikian, menurut dia, publik tak dapat berharap banyak bakal ada perbaikan yang terjadi setelah perubahan personel di dalam kabinet. Dia menekankan reshuffle kabinet hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang terdekat Jokowi.
"Jadi publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai koalisi," ujar Kamhar.
Kamhar mendorong publik melakukan pengawasan yang kritis atas reshuffle kabinet tersebut. Dia menyinggung soal menguatnya agenda perpanjangan masa jabatan presiden lantaran Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) sekaligus Ketua Umum (Ketum) PAN sebelumnya pernah mendukung wacana itu.
"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," kata dia.
Jokowi Dinilai Cari Aman
Tak hanya itu, Jokowi ternyata juga dinilai cari aman pada reshuffle kabinet kali ini. Pakar Politik Adi Prayitno. Dia mengatakan itu terbukti dari orang-orang yang ditunjuk Jokowi masuk ke kabinet berasal dari partai-partai pendukungnya atau partai koalisi.
"Ya jelas, secara internal, Jokowi ingin memastikan kekuatan politik itu terkonsolidasi mendukung dirinya, sehingga kabinet bisa berjalan dengan lancar, tidak ada protes apa pun, karena mayoritas sudah mendukung atau bahkan politiknya," kata Adi Prayitno kepada detikcom, Rabu (15/6).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu melanjutkan, reshuffle kabinet kali ini menjadi landasan Jokowi membangun kekuatan politik pada 2024 dengan mengkonsolidasi para ketum partai. Ihwalnya, tak ada jatah kursi menteri dari satu partai pun yang dikurangi.
"Tentu ini sebagai batu bata kekuatan politik Presiden mau 2024, karena ketum-ketum kan sudah terkonsolidasi di kabinetnya. Artinya, Jokowi juga bisa langsung bicara kepada ketua umum partai," kata Adi.
"Kemudian, pak menteri tak satu pun yang dikurangi di tengah ingar-bingar reshuffle, kira-kira begitu," lanjutnya.
Atas dasar itu lah, dia menyebut reshuffle kabinet Jokowi kali ini untuk mencari aman. Jokowi disebut hendak merangkul semua partai yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu, baik partai parlemen maupun nonparlemen.
"Itu yang disebut reshuffle yang cari aman sebenarnya. Tidak mengurangi dari partai, tidak mengganti ketum dan sekjen partai, merangkul yang sudah berkoalisi, memasukkan orang-orang partai yang selama ini mendukung partai nonpemerintah, PSI, PBB, gitu ya dan tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan dalam reshuffle ini," katanya.
Simak selengkapnya Mensesneg tepis reshuffle untuk tawar-menawar politik.
Stafsus Mensesneg Tepis Reshuffle untuk Tawar-menawar Politik
Meski dikritik sejumlah pihak, Staf Khsus Mensesneg, Faldo Maldini, punya pandangan berbeda. Dia menepis anggapan reshuffle kabinet hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Faldo mengatakan reshuffle yang digelar hari ini untuk memperkuat bidang-bidang yang dianggap mendesak. Dia menilai kehadiran Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam kabinet dapat memperkuat kerja pemerintah.
"Semua masyarakat memantau dan menyimak bahwa ini kan sebuah upaya untuk menjawab opini masyarakat selama ini, yang kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan mendesak soal bahan pokok dan bahan makanan, dan sekali lagi memang Bapak Presiden punya ukuran soal fungsi dan kerja," kata Faldo dalam diskusi di program perspektif yang ditayangkan detikcom, Rabu (15/6).
"Dan kami kira ini coba diperkuat lagi dari dua orang senior yang berpengalaman bergabung ke kabinet hari ini, ada Bapak Hadi Tjahjanto dan Pak Zulhas sebagai menteri baru," lanjutnya.
Begitu juga dengan pelantikan wakil menteri (wamen). Untuk diketahui, Presiden Jokowi hanya melantik 3 wamen hari ini, dan masih ada 9 kursi wamen kosong. Faldo menyebut pelantikan wamen hari ini juga berdasarkan kebutuhan.
"Mungkin banyak juga dari masyarakat bertanya bagaimana soal wamen. Jadi, karena fungsi yang mendesak, jadi butuh penambahan kekuatan di berbagai sektor, misal di ketenagakerjaan soal rencana implementasi omnibus law dan perbaikan. Ini kan butuh tenaga lebih, makanya sisa waktu akan dimanfaatkan optimal. Ada banyak target yang belum tercapai mesti harus dikebut," ujarnya.
Faldo menegaskan reshuffle kali ini dilakukan untuk menguatkan tim kerja. Dia berharap masyarakat tidak berspekulasi lain.
"Jadi yang terjadi adalah bagaimana pemerintah memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi, dan sekali lagi ini membentuk tim kerja, bukan soal tawar-menawar politik. Jadi kami berharap tak berspekulasi ke mana-mana. Kita fokus ke masalah pemerintahan saja," ujarnya.
