Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle 2 jabatan menteri dan mengisi 3 jabatan wakil menteri dalam kabinetnya. Namun, keputusan reshuffle kabinet itu langsung dikritik lantaran dinilai hanya melayani kepentingan politik.
Presiden Jokowi resmi melantik Ketum PAN Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR/BPN. Selain itu, Jokowi juga mengisi 3 jabatan wakil menteri yakni Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR /BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). Jokowi juga sempat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat usai pelantikan tersebut.
Ternyata, pelantikan 2 menteri dan 3 wakil menteri oleh Jokowi ini langsung menuai kritikan. Salah satu yang mengkritik yakni Partai Demokrat.
Demokrat Nilai Reshuffle Hanya Layani Kepentingan Politik
Kritikan itu disampaikan langsung oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menyebut reshuffle kabinet 15 Juni masih jauh dari yang diharapkan publik.
"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun, jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan, yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan persoalan yang terjadi, serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).
Lebih lanjut, Kamhar menilai Jokowi melakukan reshuffle kabinet hanya sekadar mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi. Kamhar menyebut Jokowi bukan betul-betul mau menyelesaikan persoalan rakyat dan mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan.
"Dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Kamhar.
"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Stafsus Mensesneg: Reshuffle Bukan soal Tawar-Menawar Politik':
